12Jan 07
- Uncategorized
- 1341 x dilihat.
Perubahan ini, kata Hatari, sejalan dengan PP No.58, Permendagri No.13, yang mengisyaratkan harus ditingkatkan statusnya menjadi Badan Pengelola Keuangan, yang mendesain penerimaan dan mendesain pengeluaran keuangan daerah. Hal ini dikemukakan Achmad Hatari dihadapan para stafnya, usai serah terima jabatan dari pejabat lama, Paul Onibala, yang disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Drs. Andi Baso Bassaleng. “Saya mau tata Biro ini menjadi Badan Pengelola Keuangan Provinsi Papua dan harus terealisasi dalam tahun ini, untuk punya kantor sendiri,” kata Hatari yang disambut tepuk tangan stafnya.
Ia menjelaskan, Ada satu system di Biro Keuangan provinsi Papua yang bisa memberikan satu kepastian bagi pelayanan public khususnya di sector keuangan. Karena itu, sudah saatnya harus menjadi Badan Pengelola Keuangan. Rujukannya, kata dia, PP No.58 tentang Keuangan Daerah, Permendagri No.13 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang mengisyaratkan harus ditinngkatkan statusnya menjadi Badan Pengelola Keuangan. Hal ini, katanya, merupakan tuntutan sesuai ketentuan yang akan menjadi lebih baik dalan segi pelayanan dan di Sorong sudah memulai hal tersebut. Lebih jauh Hatari menjelaskan, ia datang ke provinsi Papua menjadi Kepala Biro Keuangan, bukan atas keinginannya, tetapi atas keinginan dan permintaan Gubernur Suebu. Karena itu, ia berharap, harus ada kolektifitas respons strategis untuk memberi daya dorong, memberi yang terbaik pada masyarakat dengan menunjukan prestasi menjadi lebih baik lagi.
“Dalam jabatan ini saya tidak membawa misi suku, tidak membawa misi apa-apa. Saya ikhlas jika jabatan ini dicabut sewaktu-waktu,” tegasnya. Katanya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitas professional. Karena itu, semua staf harus berlomba-lomba dalam kwalitas untuk melaksanakan tugas di Biro Keuangan. Hatari juga mengatakan, ia membuka diri untuk dikritisi oleh staf. Ia menegaskan, staf harus professional supaya orang lain jangan dikte pekerjaan yang menjadi kompetensi Biro Keuangan. Katanya, jangan sampai terjadi instansi lain lebih pintar susun keuangan daripada Biro Keuangan. “Saya ingin semua berfungsi sesuai tupoksi, harus mengerti betul, jangan jalan sendiri,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Ada satu system di Biro Keuangan provinsi Papua yang bisa memberikan satu kepastian bagi pelayanan public khususnya di sector keuangan. Karena itu, sudah saatnya harus menjadi Badan Pengelola Keuangan. Rujukannya, kata dia, PP No.58 tentang Keuangan Daerah, Permendagri No.13 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang mengisyaratkan harus ditinngkatkan statusnya menjadi Badan Pengelola Keuangan. Hal ini, katanya, merupakan tuntutan sesuai ketentuan yang akan menjadi lebih baik dalan segi pelayanan dan di Sorong sudah memulai hal tersebut. Lebih jauh Hatari menjelaskan, ia datang ke provinsi Papua menjadi Kepala Biro Keuangan, bukan atas keinginannya, tetapi atas keinginan dan permintaan Gubernur Suebu. Karena itu, ia berharap, harus ada kolektifitas respons strategis untuk memberi daya dorong, memberi yang terbaik pada masyarakat dengan menunjukan prestasi menjadi lebih baik lagi.“Dalam jabatan ini saya tidak membawa misi suku, tidak membawa misi apa-apa. Saya ikhlas jika jabatan ini dicabut sewaktu-waktu,” tegasnya. Katanya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitas professional. Karena itu, semua staf harus berlomba-lomba dalam kwalitas untuk melaksanakan tugas di Biro Keuangan. Hatari juga mengatakan, ia membuka diri untuk dikritisi oleh staf. Ia menegaskan, staf harus professional supaya orang lain jangan dikte pekerjaan yang menjadi kompetensi Biro Keuangan. Katanya, jangan sampai terjadi instansi lain lebih pintar susun keuangan daripada Biro Keuangan. “Saya ingin semua berfungsi sesuai tupoksi, harus mengerti betul, jangan jalan sendiri,” tegasnya.
