Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua, Dr. Achmad Hatari, SE, M.Si mengatakan estimasi anggaran Pemerintah Provinsi Papua dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Tahun 2007 seluruhnya berjumlah Rp. 5.371.872.359.500. Dana ini sudah termasuk dana Otsus sebesar Rp.2,9 triliun yang naik 13,3 persen dari tahun lalu, PAD yang diproyeksikan sebesar Rp.212.064.359.500.000 dan dana Perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, pajak, Sumber Daya Alam, DAK, dan DAU senilai Rp.1.864.060.000.000. Menurutnya, proses pembahasan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua
tahun 2007 ini, dilakukan melalui 12 tahap yang salah satunya mengedepankan asas tranparansi pengelolaan keuangaan daerah dengan berupaya mensosialisasikan besaran anggaran yang akan dikelola oleh Pemerintah Daerah kepada publik.
Selain itu juga, penyajian data pengelolaan keuangan daerah ini, sebagai fungsi kontrol masyarakat kepada Pemerintah Daerah (Pemda). “Jadi kalau sebelumnya data estimasi tidak dipublikasikan, kali ini kami menyajikan data anggaran belanja tahun 2007 kepada masyarakat. Ini salah satu point dari 12 tahap penetapan RAPBD tahun 2007 ini, yang fungsinya sebagai kontrol sosial dari masyarakat terhadap keuangan yang dikelola oleh Pemda,” kata Achmad, usai mengikuti Rapat tertutup dengan Gubernur Suebu di Sasana Karya Kantor Gubernur, Selasa (16/1). Menurut Achmad guna mempercepat proses penetapan RAPBD Provinsi Papua, pihaknya telah memberi durasi waktu sampai tanggal 19 Januari 2006 mendatang, kepada para kepala instansi untuk menyampaikan kelengkapan materi RAPBD.
Dalam chek point ini akan memberi input didalam system baru yakni system online, baru kemudian diserahkan ke DPRP. Achmad memprediksikan pada akhir bulan Januari sudah dapat melakukan persidangan. Sehingga demikian diharapkan dalam 3 minggu berjalan atau pada akhir bulan Februari, sudah dapat menetapkan APBD Provinsi Papua tahun ini Ditambahkannya, kedepan akan diupayakan pembahasan RAPBD dimulai pada akhir tahun anggaran, sehingga mengawali tahun anggaran yang baru, tepat dibulan pertama sudah dapat langsung mengerjakan berbagai program kegiatan kerja yang diprogramkan. “Saya akan berupaya dari sekarang dan saya targetkan tahun 2008 mendatang pembahasan RAPBD sudah bisa dibahas pada akhir tahun anggaran dan tidak lagi molor seperti saat sekarang ini,” tuturnya.