Keberhasilan pembangunan di tanah Papua baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan. Pada pelaksanaannya sampai dengan saat ini, peran serta kaum perempuan benar-benar belum dioptimalkan. Oleh karena itu, program pemberdayaan perempuan harus disosialisasikan dan dikembangkan dalam semua kebijakan publik yang ditetapkan di Papua. Karena sejalan dengan visi dan misi
Gubernur sebagaimana tercantum dalam agenda utama II pembangunan papua, yakni ”membangun tanah Papua yang damai sejahtera,” yang selanjutnya dijabarkan pada upaya peningkatan peran perempuan dalam proses pembangunan.
Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH mengatakan hal itu dalam sambutannya, yang dibacakan Asisten II Bidang Aparatur Setda Provinsi Papua, Hendrik P. Kaisepo, pada pembukaan Semiloka dan Pertemuan Perempuan Intelektual dan Politisi se-Papua, bertempat di Sasana Krida Kantor Gubernur, Kamis (18/1) kemarin. Menurut Gubernur, kegiatan semiloka yang digelar bertujuan menjadikan pengalaman laki-laki dan perempuan menjadi dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian kebijakan-kebijakan pada program pembangunan serta upaya untuk tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
Melalui kegiatan pertemuan ini diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan dan pelayanan publik serta upaya penyempurnaan program dan peraturan daerah yang adil dan responsif gender, dan akan membuahkan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat menuju Papua baru.
Sementara itu, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Prof. Dr. Meutia H. Swasono, dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Dr. Ir. Hertomo Herde berharap melalui semiloka dan pertemuan ini dapat menghasilkan strategi dan langkah-langkah konkrit untuk melakukan percepatan pembangunan Papua agar responsif gender.