Meski sudah punya otonomi khusus (otsus), pembangunan di Papua dan Irian Jaya Barat (Irjabar) terbukti masih berjalan lambat. Tidak sabar dengan ini, pemerintah pusat pun berniat melakukan percepatan. "Semoga minggu depan Inpres tersebut bisa dikeluarkan," kata Presiden dalam jumpa pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat, usai memimpin rapat kabinet terbatas yang membahas percepatan pembangunan Papua dan Irjabar serta rehabilitasi dan revitalisasi pengembangan kawasan lahan gambut di Kalimantan Tengah. Dalam jumpa pers tersebut, Presiden Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Irjabar Abraham Atururi, dan Gubernur Kalteng Teras Narang yang juga mengikuti rapat tersebut. Para menteri kabinet yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Menko Polhukam Widodo AS, Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menkeu Sri Mulyani, Mentan Anton Apriyantono, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan Hatta Radjasa, Mendagri M Ma'ruf dan Kepala Bappenas Paskah Suzetta.

Program percepatan tersebut masih dalam rangka otsus. Sedangkan untuk payung hukum, akan diterbitkan produk hukum berupa instruksi presiden (inpres). Menurut Presiden, upaya pemerintah melakukan percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Irjabar didasari pada permasalahan yang dihadapi kedua provinsi, yang ditandai dengan masih berjalan lambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut, katanya, antara lain disebabkan implementasi otonomi khusus yang belum berjalan dengan baik, kapasitas pemerintah daerah yang masih harus ditingkatkan, infrastruktur yang belum memadai dan investasi yang belum berkembang dengan baik. Presiden menjelaskan, sedikitnya ada lima sasaran yang ingin dicapai dari Inpres tersebut yaitu kecukupan pangan, pemberantasan penyakit menular, pendidikan dasar, infrastruktur perhubungan, dan pengembangan perkebunan dengan memperhatikan tata ruang dan lingkungan.

"Pelaksananya adalah Pemda sendiri, tentunya dengan konsultasi baik ke DPRP dan MRP. Posisi kami mendukung dan membantu agar program yang diamanatkan dapat dijalankan dengan baik," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Khusus untuk pembangunan infrastruktur, program-programnya akan disusun secara bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengingat pembangunan infrastruktur menjadi prioritas dan kunci pengembangan Papua dan Irjabar. Target utama dari program percepatan di dua provinsi ini adalah membangun infrastuktur jalur perhubungan darat antar daerah. Khususnya untuk membuka isolasi daerah-daerah yang merupakan sentra pertumbuhan ekonomi wilayah bersangkutan.

"Ini menjadi prioritas, karena tanpa ini otonomi lokal tidak dapat berkembang secara baik. Kita harapkan 3-5 tahun percepatan ini menghasilkan hasil yang signifikan," sambung Kepala Negara. Bersamaan dengan itu, juga digelar sejumlah program di bidang kesejahteraan rakyat. Seperti peningkatan pendidikan, perbaikan sarana pendidikan, dan bangun ketahanan pangan. Tak lupa affirmative action bagi masyarakat asli dalam jabatan tertentu dalam lingkungan TNI/Polri dan pemerintahan. "Disadari skala pembangunannya besar, dan ini sangat kunci pengembangan Papua-Irjabar. Pusat punya tanggungjawab moral dan politis untuk sharing dalam pendanaan. Sumber ada dari APBD, DAU, dana otsus, dan dana bagi hasil," tambah Kepala Negara tentang sumber pendanaan.