Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua bertekad memperbaiki kualitas data serta meningkatkan keakuratannya, guna menunjang Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melaksanakan pembangunan di tanah Papua. Peningkatan kualitas diawali dari mengedepankan transparansi pencacahan maupun metodelogi penyajiannya, perbaikan sistem pencacahan dari 1 orang menjadi tim yang terdiri dari 3-5 orang, serta mempercepat pengolahan data-data. Kepala BPS Provinsi Papua, Ir. JA. Djarot Soetanto, mengatakan berbagai upaya pembenahan untuk meningkatkan kualitas data akan dilakukan diterapkan dalam tahun ini. Upaya demikian guna menghasilkan peningkatan keakuratan data yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Dia, upaya peningkatan kualitas data telah mulai dilakukan pada Survei Tenaga Kerja Nasional (Sukernas) sejak awal bulan Februari, dengan melakukan penambahan sample pencacahan. Penambahan sample pencacahan juga akan kembali diterapkan pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) besar yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2007 mendatang. “Jadi kita sudah komitmen untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas data. Baik dengan upaya menambah sample pencacahan serta upaya lain-lainnya yang dinilai lebih efektif meningkatkan keakuratan data yang lebih valid,” kata Djarot.

   "Khusus untuk Sakernas, tentang pencacahan data kemiskinan dan pengangguran, kata Djarot, akan diupayakan dapat segera rampung sebelum pembacaan pidato Presiden Susilo Bambang Yhudoyono pada tanggal 16 Agustus 2007 mendatang. Hal ini, guna mengukur indikator keberhasilan pencapaian triple track Presiden SBY dalam program kerjanya mengurangi angka kemiskinan, pengangguran serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Gelar Ratekda di Biak Sementara itu, kata Djarot, guna mendukung upaya pencapaian penyajian data-data yang lebih akurat kedepan, BPS Provinsi Papua Selasa (27/2) pekan depan, akan menggelar Rapat Teknis Pimpinan Daerah atau Ratekda yang dihadiri para pimpinan BPS Kabupaten/Kota se-Papua. Rapat ini rencananya akan digelar di Kabupaten Biak Numfor, selama 3 hari (mulai 27 Februari – 1 Maret). Pelaksanaan rapat tahunan ini akan membuat strategi maupun formula kegiatan BPS, untuk penyediaan serta penyajian data dalam mendukung kegiatan pembangunan pemerintah.