Gubernur Barnabas Suebu mengatakan agenda utama pembangunan di Papua adalah menata kembali pemerintahan daerah dalam rangka  membangun pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance) pada semua jajaran dan tingkatan. Secara umum,  Gubernur menjabarkan, penataan kembali pemerintahan daerah dalam tahun anggaran 2007 adalah dengan melakukan reformasi  birokrasi (bureaucracy reform) dan reformasi keuangan (budgetary reform), serta reformasi sistem pengadaan barang dan jasa.
  “Khusus mengenai reformasi birokrasi ada dua upaya besar yang akan kita mulai, yakni penataan dan pemantapan sistem serta  kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan,” kata Gubernur Suebu dalam pidatonya, tentang nota keuangan  serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2007, di Ruang Sidang DPR Papua, Senin (26/2) kemarin. Dikatakan Gubernur, penataan dan pemantapan sistem kelembagaan, dilakukan melalui penciutan dan perampingan struktur pada  tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan cara mengurangi jabatan structural dan memperbanyak tugas-tugas fungsional  untuk melayani masyarakat pada tingkat yang paling bawah. Selain itu, akan pula diperkuat tata pemerintahan pada distrikdan  kampung, sehingga para ujung tombak ini, yang berada pada garis depan untuk melayani masyarakat, benar-benar mampu untuk  melaksanakan tugasnya dengan baik. Lanjut Suebu, pada tahun 2007 ini, akan mulai dilakukan pengembangan SDM pemerintahan  melalui program peningkatan kapasitas dan perencanaan SDM. Data base kepegawaian akan dipermantap pada tahun ini, sehingga  dapat mencerminkan kapasitas dan kebutuhan pengembangan diri setiap pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi  Papua, bahkan sampai ke tingkat kabupaten/kota.
“Dengan cara ini, maka career path atau jalur karir setiap pegawai dapat dirancang dengan baik, dan potensi yang mereka  miliki benar-benar dapat digunakan, dimanfaatkan dan disalurkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tutur Suebu.
  Sedangkan pada reformasi anggaran, Suebu mengatakan akan dilakukan melalui program utama, yakni penataan seluruh sistem  administrasi keuangan melalui pengembangan sistem informasi dan manajemen keuangan daerah yang meliputi perencanaan,  monitoring, audit dan akuntabilitas serta meletakan dasar untuk membangun sistem pengadaan barang dan jasa secara independen.  Kedua program ini memungkinkan seluruh sumber daya keuangan, dapat dikelola secara fully computerized, karena pemerintah  menggunakan teknologi informasi yang terkini.