Direncanakan dalam tahun 2007 ini, dari sebanyak 40 kantor BPS yang akan dibentuk di seluruh Indonesia, 8 diantaranya akan dibangun 8 kabupaten yang baru dimekarkan di Provinsi Papua.  Kedelapan kabupaten itu, yakni Kabupaten Supiori, Waropen, Yahukimo, Tolikara, Pegunungan Bintang, Asmat, Mappi dan Boven Digoel. Kaitannya dengan ini, serta sesuai dengan permintaan Pemerintah Kabupaten Supiori terkait dengan rencana pembentukan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Supiori, Kepala BPS Provinsi Papua, Ir. JA. Djarot Soetanto, MM, Selasa (27/2) menyempatkan diri meninjau rencana pembentukan kantor BPS di Supiori.
  Didampingi, Kasubag Urusan Dalam BPS Provinsi Papua, Wahab Hasan, dan Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor, Fadjri Amora, Djarot Soetanto yang sebenarnya bertandang ke Biak untuk membawakan materi pada Rapat Teknis Daerah (Ratekda) Pimpinan BPS se-Papua yang rencananya akan digelar pada hari ini (Rabu – red), menyatakan keinginan yang besar untuk menunjang Pemkab Supiori dalam hal pemberian data oleh BPS. Namun, lanjut Djarot, dari sisi pendanaan BPS Papua sudah siap 100 persen. Sedangkan untuk realisasinya tinggal menunggu kesiapan Pemkab setempat untuk menyediakan lahan, serta factor pendukung lainnya. “Jadi pada prinsipnya, pendanaan untuk pembangunan kantor BPS dikabupaten-kabupaten sudah siap. Disamping itu, Surat Keputusan (SK) persetujuan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) sudah siap 50 persen. Sekarang kita tinggal menunggu pro aktif dari Pemkab saja, ucap Djarot. Djarot mengakui, dari hasil tinjauan masih ada terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala pembentukan Kantor BPS di Kabupaten Supiori serta kabupaten-kabupaten pemekaran lainnya. Diantaranya, Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung yang belum siap seluruhnya, masalah listrik yang dapat menghambat kinerja maupun tugas-tugas pendataan, serta masalah administrasi karena belum dibangunnya Kantor KPPN dikabupaten pemekaran.
  Hal lain yang dipertanyakan Djarot, mental dan kesiapan para petugas BPS, apakah sudah siap untuk mengabdi dikabupaten-kabupaten pemekaran. “Memang masih ada beberapa kendala terkait dengan rencana pembentukan Kantor BPS di kabupaten pemekaran. Namun, pada prinsipnya kita sudah siap dan tinggal kita menunggu sinyal
dari kabupaten,” tutur Djarot. Yang belum melakukan pertemuan langsung dengan para Bupati terkait rencana pembentukan Kantor BPS. Namun, dalam waktu dekat Ia mengatakan, akan bertemu dengan para Bupati untuk pembicaraan lebih lanjut. Karena beberapa daerah pemekaran telah secara resmi meminta pembentukan Kantor BPS diwilayahnya.
  “Belum ada pembicaraan langsung tapi sudah ada penjajakan melalui Kepala BPS Kabupaten Induk. Selain itu, sudah ada permintaan resmi dari beberapa daerah yang meminta dibentuknya Kantor BPS diwilayahnya. Untuk itu, saya akan upayakan dalam
waktu dekat bisa menemui para Bupati untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut,” cetus Djarot. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor, Fadjri Amora  mengatakan, terkait dengan upaya pembentukan Kantor BPS Supiori, pihaknya telah melakukan penjajakan dengan Sekda Kabupaten Supiori. Namun demikian, kata Dia, penjajakan ini perlu dilanjutkan dengan pertemuan antara Kepala BPS Provinsi Papua dengan Bupati Supiori, guna memutuskan waktu serta kesiapan, rencana pembangunan Kantor BPS di Supiori.