Masalah Koperasi PNS di lingkungan instansi pemerintah provinsi Papua masih perlu dilakukan penataan, sebab fungsi dari pada Koperasi PNS yang di harapakan dapat membantu memenuhi kebutuhan pegawai yang merupakan anggota dari Koperasi itu sendiri. Untuk itu, Gubernur Provinsi Papua, Drs J.P Solossa,M.Si berjanji akan melakukan perbaikan terhadap keberadaan koperasi PNS tersebut, dengan melakukan koordinasi dengan para pimpinan instansi untuk lebih menghidupkan peranan koperasi PNS di lingkungan instansi masing-masing. Lebih jauh Gubernur mengatakan, bahwa kesulitan yang dialami oleh para PNS cukup banyak, dengan jumlah gaji PNS yang kondisinya hanya pas-pasan, sehingga di saat memerlukan kebutuhan untuk membiayai sekolah anak-anak dan kebutuhan pembangunan rumah sangat sulit, maka untuk memenuhi kebutuhannya PNS perlu ada dukungan. " Hanya gaji Rp 1 juta, tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga PNS, jika hal ini tidak diatasi maka kecendrungan untuk melakukan KKN, penyalahgunaan kewenanganm keuangan akan kuat," ujarnya. Maka salah satu yang di harapkan dapat membantu para PNS adalah Koperasi jika di tata dengan baik akan dapat memberikan keuntungan bagi PNS, seperti melakukan peminjaman uang. Di sisi lain dengan keberadaan PNS yang pas-pasan maka disaat mereka pensiun, ada dana yang di simpan di Koperasi PNS akan dapat dijadikan modal usaha setelah pensiun. Bahkan yang lebih diharapakan dari Koperasi PNS di lingkungan instansi pemerintah provinsi Papua, dimana pasilitas yang dikelola oleh pemerintah seperti halnya proyek-proyek, maka dari hasil proyek-proyek tersebut dapat disisihkan untuk disimpankan di koperasi yang merupakan milik semua anggota koperasi. Juga koperasi PNS dapat mengelola berbagai kebutuhan pemerintah untuk menjadi sumber pendapatan koperasi PNS seperti halnya kegiatan katering pada saat acara-acara di lingkungan instansi masing-masing, atau ada program-program yang dapat di swakelola oleh koperasi itu sendiri. " Saya melihat ada yang tidak seimbang dimana orang yang mengelola proyek hidupnya lebih makmur dari yang tidak mengelola proyek, sehingga hal ini menimbulkan ketidak adilan di dalam instansi pemerintah," tegasnya. Oleh sebab itu menurut gubernur, perlu adanya keseimbangan bersama di kalangan semua instansi pemeritah yang dilakukan melalui koperasi yang dikelola oleh instansi. (olv),PAPUA POST.-