BIAK- "Gubernur Papua Barat, Abraham Oktovianus Ataruri menyatakan dukungan untuk membuka Sekolah Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) di tanah Papua. Dukungan ini tidak terlepas dengan berbagai kasus yang terjadi dilingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
   “Kita menonton di televisi, membaca di media ada kuburan massal di sana. Saya sarankan kita sebaiknya membangun STPDN di daerah ini,”ungkap Ataruri disela-sela Rapat Kerja Bupati dan Walikota Se-Tanah Papua, Rabu, (18/04) di Hotel Irian-Biak. Selain alasan tersebut, Ataruri juga mengungkapkan bahwa dengan hadirnya STPDN di daerah ini maka anak-anak Papua dapat diberdayakan untuk mengenyam pendidikan disini sehingga akan lahir lebih banyak lagi pamong-pamong untuk membangun  Tanah Papua kedepan. Selain mengusulkan STPDN, Gubernur Ataruri juga meminta perhatian para petinggi TNI-Polri untuk memberikan perhatian khusus kepada putra-putri Papua untuk juga dididik di akademi militer maupun akademi kepolisian.
  “Hal ini kita sudah sampaikan ke Presiden, dan disarankan untuk langsung ke Panglima. Oleh karena itu, kita bersama-sama akan mengupayakan agar hal ini terealisasi,” katanya. Ditempat yang sama Kapolda Papua yang diwakili Kepala Biro Pers Polda Papua, Komisaris Besar Viktor Simanjutak dalam pemaparannya mengatakan untuk mengimbangi dan mendukung pembangunan di daerah Papua seiring dengan kebijakan pemekaran maka Polda Papua telah melakukan  langkah-langkah antisipatif dalam mendukung Kamtibmas. Diantaranya,  dengan membangun 17 Polres Persiapan dan sekaligus mengutamakan pemberdayaan putra-putri Papua sebagai anggota Polri. Program lain yang sedang diupayakan adalah menerapkan program perpolisian masyarakat (comunity policing) dari tingkat polres hingga polsek.
  “Perekrutan calon Bintara Polri diutamakan animo putra daerah yang dididik di SPN Jayapura sebanyak kurang lebih 1500 orang dalam satu gelombang pendidikan,”kata Simanjuntak. Dalam pemaparannya, Simanjutak mengatakan berdasarkan karasteristik, Polda Papua telah mengklasifikasi kejahatan kedalam golongan sesuai kebijaksanaan pimpinan Polri.  Diantaranya, kejahatan konvesional, kejahatan trans nasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi situasi kamtibmas di Papua antara lain kerawanan dibidang ideologi dan politik yakni kecenderungan berubahnya pola perjuangan separatis dari pola yang bersifat phisik pola diplomasi dan pembentukan opini baik dalam skala nasional maupun internasional. Kerawanan dibidang geografi, kerawanan dibidang demografi dan kerawanan dibidang sosial ekonomi, kerawanan dibidang sosial budaya dan  kerawanan dari aspek keamanan.