"Bappeda Provinsi Papua, Jumat (27/4) kemarin menggelar rapat koordinasi dan konsultasi Pemerintah Pusat dan Daerah Pembangunan bidang sosial budaya, Bappeda Provinsi Papua, bertempat di Cenderawasih Room Swiss Belhotel Jayapura, Kegiatan yang dihadiri sebanyak 185 peserta, yang terdiri dari pusat sebanyak 16 orang, provinsi 69 orang, dan kabupaten/kota sebanyak 100 orang tersebut, dibuka oleh Sekda Provinsi Papua, Drs. Andi Baso Bassaleng, mewakili Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu yang berhalangan hadir. Gubernur Suebu dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Andi Baso mengatakan, pelaksanaan kegiatan rapat sangat strategis sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua pada tahun 2008 mendatang, meliputi pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, kependudukan, pemuda dan olahraga, sosial, ketenagakerjaan, kebudayaan serta bidang sosial lainnya.

"Serta sejalan dengan kebijakan pemerintah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, RPJM Daerah Provinsi Papua, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2008 serta hasil Musrenbangda (Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah ) dan Rapat Kerja Daerah Gubernur Provinsi Papua dan para Bupati/Walikota se – Tanah Papua di Biak 16 s/d 20 April 2007 kemarin. Karena Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Papua, berada dalam koordinasi perencanaan dan pengendalian Bappeda, sehingga persoalan-persoalan penanganan sektor pembangunan disegala bidang dapat ditangani secara bersama dan terselesaikan.

"Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Gerson Jitmau dalam laporannya mengatakan, maksud pelaksanaan kegiatan adalah untuk memperoleh berbagai informasi dan masukan tentang permasalahan pembangunan di daerah khususnya bidang sosial budaya. Serta mensinkronkan rencana program tahun 2008 dengan agenda pembangunan pemerintahan Provinsi Papua yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menyamakan presepsi bersama tentang program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka mensosialisasikan penanganan sektor sosial budaya yang menjadi prioritas daerah, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, perumahan/kependudukan, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan masyarakat kampung.

"Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk, mendapatkan masukan awal kegiatan-kegiatan, program-program prioritas yang bersumber dari APBN, DAK maupun APBD serta menggagas berbagai program konkrit yang diarahkan untuk membangun daerah, sesuai visi Gubernur Provinsi Papua yaitu membangun masyarakat yang baru sejahtera dalam kerangka NKRI. Ditambahkannya, dari hasil rapat ini diharapkan dapat terkoordinir dan terkoordinasinya perencanaan pembangunan dibidang sosial budaya, serta adanya kesepakatan komitmen bersama antara pusat dan provinsi tentang tanggung jawab dalam rencana serta program dan kegiatan prioritas yang dibiayai dari sumber dana APBN, DAK dan Otsus APBD.