Mustasyar (penasihat) Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menilai, Ketua Umum PBNU nonaktif KH Hasyim Muzadi telah menyeret NU ke dalam politik praktis. Itu, katanya, bertujuan agar warga NU mendukung langkahnya menjadi cawapres PDIP. "Hasyim telah menggunakan organisasi massa NU, minimal di Jawa Timur, untuk memenangkan pencalonannya," kata Gus Dur yang juga Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB kepada pers di kantor PBNU Jakarta, Kamis kemarin. Gus Dur mengemukakan contoh tindakan Hasyim yang dinilainya memanfaatkan NU sebagai kendaraan politik, yakni beredarnya VCD tentang kampanye Megawati-Hasyim yang sampulnya menggunakan nama NU. Ini ditambah dengan poster-poster Megawati-Hasyim dengan latar belakang Bung Karno dan pendiri NU KH Hasyim Asy'ari. "NU itu bukan partai politik. Kalau begitu caranya, untuk apa ada PKB, PPP, dan partai politik yang lain. Orang NU juga banyak yang di Golkar dan PDIP," kata Gus Dur yang sejak awal memang menentang majunya Hasyim sebagai cawapres berpasangan dengan Megawati. Karena itu, menurut Gus Dur, sangat wajar jika belakangan ini banyak pertemuan yang intinya melawan politisasi NU oleh Hasyim, seperti pertemuan di Salatiga, Jawa Tengah, Minggu lalu (20/6), yang hasilnya melarang pengurus NU mendukung capres dan cawapres tertentu dengan menggunakan organisasi NU. Perlawanan terhadap upaya politisasi NU oleh Hasyim, kata Gus Dur, juga tampak dari munculnya usul agar muktamar NU yang semula dijadwalkan berlangsung November 2004 dipercepat. "Tapi buat saya soal ini tunggu Kiai Sahal (Rais Aam Syuriah PBNU KH Sahal Mahfudz). Kalau dia diam, saya juga diam. Tapi saya yakin dalam muktamar nanti Hasyim kalah total," kata Gus Dur. Di lain pihak, Gus Dur menilai Ketua Umum DPP PKB Alwi Shihab tidak memiliki solidaritas terhadap dirinya yang terganjal menjadi capres, meskipun Alwi telah melakukan klarifikasi. Gus Dur mengungkapkan ini ketika diminta komentarnya menyangkut keberatan Alwi terhadap tulisan Gus Dur di Harian Duta Masyarakat, beberapa waktu lalu, yang menuding Alwi, Ketua DPP PKB AS Hikam, dan Sekretaris Dewan Syuro Arifin Jumaidi sebagai tidak memiliki solidaritas. Alwi sendiri sempat melakukan klarifikasi kepada Gus Dur karena merasa tudingan itu menyudutkan dirinya. Itu karena dia merasa telah berbuat banyak untuk PKB dan memperjuangkan Gus Dur agar tetap lolos sebagai capres sebelum dan setelah KPU mengganjal pencalonannya. Menurut Alwi, Gus Dur telah mendapat masukan yang tidak tepat sehingga tokoh yang selama ini didukungnya itu mengeluarkan pernyataan yang mengganggu. Dia lantas mengutip ucapan Gus Dur yang memojokkan dirinya itu, "Banyak yang sudah dia (Alwi) kerjakan sampai sekarang. Tapi yang saya persoalkan, ya, tidak ada solidaritas itu. Saya masih belum selesai urusan dengan KPU, dia sudah bilang PKB akan kampanye untuk Wiranto jika saya terganjal. Padahal saat itu saya belum dihalangi KPU." Di tempat terpisah, Ketua Tim Kampanye Pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid, Slamet Effendi Yusuf, menegaskan bahwa PKB telah memberikan dukungan penuh kepada pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid. "Ini sudah ditegaskan oleh Gus Dur dalam pertemuan yang berlangsung semalam di kantor DPP Golkar," katanya di Denpasar, kemarin. Menurut Slamet, Gus Dur secara tersirat maupun tersurat tetap mendukung penuh pencalonan Wiranto-Wahid. Kalaupun ada persoalan di internal PKB soal kecurigaan tentang perebutan posisi di kabinet, Slamet menegaskan semua itu telah diatur dalam sebuah kesepakatan tertulis. Slamet menegaskan, Partai Golkar dan PKB telah menandatangani kesepakatan tertulis sebelum melakukan koalisi, dengan perbandingan dua-satu-dua. Artinya, dua orang untuk posisi Partai Golkar, satu orang untuk anggota PKB, dan dua orang adalah keputusan prerogatif Wiranto bila terpilih sebagai presiden. Lebih lanjut Slamet yang juga ketua DPD Partai Golkar itu menyebutkan, jika anggota kabinet Wiranto-Wahid kelak tiga puluh orang, Partai Golkar akan mendapatkan jatah dua belas kursi, PKB enam kursi, dan hak prerogatif presiden terpilih dua belas anggota kabinet. Saat ditanya dukungan Gus Dur atas pencalonan Wiranto-Wahid, Slamet menjelaskan itu tidak perlu lagi ditanyakan. Pasalnya dengan sikapnya selama ini Gus Dur mendukung penuh pencalonan capres dan cawapres Partai Golkar tersebut. "Partai Golkar pun tidak perlu mendesak Gus Dur agar bersedia melakukan kampanye di atas panggung seperti Alwi Shihab dan sejumlah fungsionaris lain PKB," paparnya. Menyinggung soal keberadaan warga NU dalam pemilu mendatang, Slamet menguraikan, berdasarkan survei lembaga independen internasional, 31 persen warga NU berada di PKB dan 30 persen di Partai Golkar. "Ini ditambah warga NU bukan anggota partai yang bersimpati pada Salahuddin Wahid. Saya optimis dukungan akan didapat karena dari warga NU yang berpolitik, 90 persen mendukung Wiranto-Wahid," ujarnya. Menyangkut dukungan masyarakat Kawasan Timur Indonesia (KTI), Slamet mengatakan, hingga saat ini masih kondusif dan menunjang. Itu, katanya, terlihat dari antusiasme dan kehadiran simpatisan pada kampanye yang dilakukan Wiranto dan Salahuddin Wahid di KTI.