"Kualitas pelayanan yang diberikan PNS hingga saat ini, belum sepenuhnya memenuhi harapan. Masyarakat menilai PNS belum maksimal melaksanakan tugasnya secara Professional. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prapto Hadi, pada acara peresmian Gedung Kantor Regional IX BKN, di Jayapura, Kamis (3/5) kemarin.  Kata dia, pengadaan PNS belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan untuk mewujudkan Visi dan Misi Organisasi.

"Dalam perencanaan formasi, belum kunjung dilakukan identifikasi dan analisis kebutuhan pegawai berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang betul-betul dibutuhkan organisasi. Disisi lain, dengan dihapus/digabungnya beberapa Instansi Pemerintah dan dialihkannya sebagian PNS pusat yang ada didaerah menjadi PNS daerah, serta adanya Otonomi Daerah sampai dengan Kabupaten/Kota, telah ditetapkan kembali nomor identitas PNS dengan peraturan kepala BKN No.22 Thn 2007 tentang nomor identitas PNS. 

"Dengan perubahan sistem manajemen kepegawaian atau perubahan NIP ini, diharapkan data kepegawaian menjadi lebih baik, sebagai upaya meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan PNS.  Sementara itu Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hesegem, SE mengatakan peran serta dari BKN sangat diharapkan sesuai dengan fungsi tugasnya agar  Tata Kepemerintahan yang baik (Good Government) dapat ditegakkan.  Ia mengatakan Data Base Kepegawaian di Papua juga belum sempurna, sehingga ini harus mendapat perhatian dari BKN dalam menyiapkan Data Base Pegawai yang ada di Papua agar dapat menjawab penjejangan karir bagi seorang Pegawai Negeri kedepan. 

"Ditempat yang sama, kepala kantor Regional IX BKN Jayapura Karel Urbinas menjelaskan proyek pembangunan kantor BKN menelan dana sebesar Rp. 24,27 milliar lebih diatas luas bangunan 2.832 m2, yang dikerjakan selama tiga tahun anggaran yakni dari 2004-2006.