Memperlancar program-program yang dilakukan oleh PD Irian Bhakti, Gubernur Papua Drs. Jaap Solossa Msi menyambut baik, rencana perubahan status PD. Irian Bhakti Menjadi Perseroan Terbatas (PT), agar dapat berkerja lebih professional dan lebih memperbaiki dan memperluas jangkauan PD Irian Bhakti. Dan diharapkan perubahan status perusahaan sudah dapat dilaksanakan pada tahun ini. Hal itu dikatakan Direktur Utama PD Irian Bhakti, Mathias Sarwa, SE kepada wartawan selesai bertemu dengan Gubernur Provinsi Papua di Ruang kerja Gubernur, Selasa (6/7) kemarin. Mendukung adanya program-program baru yang di lakukan oleh PD Irian Bhakti dalam pengembangan usaha Sarwa mengharapkan adanya dukungan politik dari pemerintah provinsi Papua berupa perhatian Brithis Petrolium (BP) terhadap perusahaan daerah-yang saat sedang mengikuti proses tender pengadaan barang-barang dan service pada perusahaan BP di Bintuni. Dari Rp 322 milyar nilai proyek yang sedang ditawarkan hanya sebesar Rp 31 milyar yang di ajukan oleh PD Irian Bahkti. Dikatakan, proses tender yang dilakukan oleh perusahaan Brithis Petrolium sangat ketat dari 37 perusahaan yang mengikuti tender, PD Irian Bhakti berada pada urutan ke-4, namun dalam pelaksanaan program tender tersebut PD Irian Bhakti membutuhkan dana sebesar Rp 10 milyar. Dari total nilai proyek yang ditawarkan oleh Brithis Petrolium, PD Irian Bhakti hanya memberikan penawaran berupa pengadaan suplay alat-alat komunikasi, mesin fotocopy, bahan bakar, sementara untuk PT Pangan Sari, PD Irian Bhakti akan menawarkan perekrutan tenaga kerja sebanyak 200 orang. Selain itu menurut Mathias Sarwa, juga dilaporkan tentang pengembangan program-program perusahaan PD Irian Bhakti dimana saat ini sedang dilakukan pembangunan 34 unit ruko (Rumah Toko) di Sorong dan selanjutkan di Manokwari dan Biak. Maka untuk memenuhi pendanaan untuk pembangunan Ruko tersebut pihak pengelola manajemen PD Irian Bhakti minta persetujuan kepada pemerintah provinsi sebagai pemegang saham untuk melepaskan penjualan sebagian asset-asset perusahaan yang tidak terpakai, sehingga dapat dipergunakan untuk mendanai program-program pengembangan usaha yang sedang dilakukan. Dikatakan, untuk membiayai pelaksanaan program-program yang sedang direncanakan diperlukan dana sebesar Rp 17 milyar sebagai investasi, oleh sebab itu diperlukan dukungan dari pemerintah daerah untuk melakukan peminjaman modal dari Bank Papua. "Kami bicara bukan soal dukungan APBD tetapi adalah segi bisnis, jadi peminjaman dilakukan comersial lon, supaya kegiatannya betul-betul bisnis," ujarnya.