Jayapura. Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum mampu mengatasi rendahnya tingkat harga. Harga produksi pertanian dimasyarakat, sehingga menyebabkan petani di negara ini menjadi korban harga produksi pertanian dari luar negeri. Bahkan akibat kondisi seperti ini sering menyebabkan para petani melakukan aksi demo bahkan menyebabkan banyaknya pengusaha dan pejabat pemerintah di tingkat pusat yang menjadi korban akibat kebijakan pemerintah sendiri yang menginginkan adanya harga kebutuhan masyarakat yang rendah, Sebagai salah satu contoh, bahwa gula import harganya lebih murah dari harga gula produksi dalam negeri demikian juga dengan harga beras, beras import harganya lebih murah dari harga beras produksi dalam negeri. Menurut Dirjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian, Dr.Ir.Hj. Delima Hasri Azahari, MS, masalah harga produksi petani (beras dan gula) yang harganya selalu lebih murah di bandingkan dengan harga produksi pertani dalam negeri, hingga saat ini belum mampu diatasi oleh pemerintah Indonesia, dimana kondisi ini menyebabkan sering terjadinya pengadaan gula illegal dan beras illegal. Dikatakan, yang menyebabkan harga gula dan beras import lebih murah di bandingkan harga produk dalam negeri adalah karena adanya subsidi pemerintah negara tersebut yang cukup besar kepada petaninnya, sementara di Indonesia pemerintah tidak mampu untuk memberikan subsidi kepada petani, sementara dari sisi harga produksi, produksi hasil petani di Indonesia sangat tinggi sebab pengolahan bidang pertanian di Indonesia masih belum mengunakan teknologi tinggi, bahkan masih tergantung dengan harga pupuk yang sangat mahal, sedangkan bagi pemerintah sendiri " tidak ada kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada petani dalam mengatasi tingkat harga tersebut," ujarnya kepada wartawan disela-sela Acara Pertemuan Pelayanan Informasi Pasar, di Jayapura, Selasa (20/7) kemarin di lantai tujuh gedung Bank Papua. Bahkan menurutnya, kondisi keuangan negara kita saat ini sangat sulit untuk memberikan dana subsidi kepada petani hanya untuk mengatasi masalah tingginya harga produksi petani, sebab untuk menyeimbangkan harga gula dan beras import dengan produk dalam negeri membutuhkan dana yang sangat besar. " Kalau pemerintah memberikan subsidi pada sektor itu, maka pembiayaan sektor lainnya tidak ada, sehingga pemerintah hanya membiarkan harga tersebut sesuai dengan mekanisme pasar," tambahnya. Permasalahan harga yang terjadi pada petani adalah tergantung pada Demand (permintaan) dan Suplay (penawaran), sehingga langkah Indonesia untuk masuk dalam perdagangan bebas berkopetisi dengan negara lain harus dilengkapi dengan berbagai data dan informasi yang cepat tepat dan akurat agar tidak tertinggal dari negara lain. Tingginya kebutuhan dan tuntutan akan informasi pasar pertanian yang meliputi harga, kontinuitas, produktivitas, kualitas dan jumlah permintaan produk oleh pelaku agribisnis, mulai dari dari tingkat petani sampai konsumen secara akurat, menuntut komitmen pemerintah pusat dan daerah bekerja keras untuk mebangun suatu jaringan informasi pasar melalui pelayanan pasar. Untuk mendukung semuanya itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan strategi Nasional e-goverenment (e-Goverent Development Framework) melalui INPRES No.3 Tahun 2003 yang merupakan payang bagi seluruh kebijakan detail teknis di bidang e-Goverentment. Agar kebijakan pengembangan e-Goverent dapat dilaksanakan secara sistematik dan terpadu, maka masih diperlukan regulasi,standarisasi dan panduan yang konsisten yang saling mendukung.