"Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bupati/Walikota se-Tanah Papua pada minggu kedua di bulan Februari 2008 yang direncanakan semula di Kabupaten Mimika, nampaknya akan dialihkan pindah ke Kota Jayapura. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Drs. Tedjo Soeprapto, MM, jika dihitung dari banyaknya tamu undangan yang akan ada, maka jasa perhotelan di Kota Timika tidak akan cukup untuk menampung seluruh tamu undangan yang akan hadir. Sehingga kemungkinan besar untuk pelaksanaan Rakerda tersebut akan dilangsungkan di Kota Jayapura. “ Untuk tempat pelaksanaannya kemungkinan besar akan dialihkan ke Kota Jayapura. Sebab. kapasitas hotel di Timika hanya 300 orang sedangkan undangan sejumlah 600 orang. Jadi, melalui pertimbangan kemungkinan besar pelaksanaan Raker akan dilaksanakan di Jayapura,” kata Sekda Tedjo usai memimpin rapat persiapan Rakerda Bupati/Walikota se-Tanah Papua, di Sasana Karya
Kantor Gubernur, Senin (21/1).

Menjawab pertanyaan tentang waktu pelaksanaan Rakerda, Sekda Tedjo mengatakan tanggal yang ditetapkan sementara adalah 11 Februari 2008. Namun, karena pelaksanaan rapat tersebut akan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, maka tentu pelaksanaan kegiatannya akan disesuaikan dengan waktu dan kesiapan Wapres. Namun, kita berharap agar pelaksanaanya tidak melenceng dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya. “Jadi, memang kami sudah jadwalkan tanggal 11 Februari untuk pelaksanaan Rakerdanya. Tapi tentu akan kita sesuaikan dengan waktu dan kesiapan Wapres yang pada hari ini (Senin) menerima Gubernur Papua Barnabas Suebu, pada pukul 13.00 WIT. Kita harap tidak melenceng tapi tentu kita akan menyesuaikan dengan waktu dan kesiapan Wapres,” jelasnya. Pelaksanaan rapat yang dihadiri Asisten II Bidang Aparatur Setda Provinsi Papua, Drs. Hendrik Pagayak Kaisiepo, beserta para Kepala Dinas, Biro, Badan dan Kantor terkait, membahas tentang seluruh tahapan persiapan pihak panitia pelaksana dalam menunjang kegiatan Rakerda. Sedangkan tujuan dari Rakerda ini sendiri, adalah untuk mensinkronkan program kerja Bupati, Pemerintah Pusat dan para mitra donor dengan Pemerintah Provinsi Papua, agar supaya pelaksanaannya dilapangan nanti tidak jalan sendiri-sendiri. Tetapi dijalankan melalui satu “komando”, satu arah dan satu tujuan.