Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Drs. Tedjo Soeprapto, MM mengakui, pelaksanaan kinerja anggaran di tahun 2007, rata-rata hanya mendekati angka 85 – 90 persen. Ia mengaku hal tersebut disebabkan oleh kinerja para staf yang belum benar-benar maksimal, disisi lain start pelaksanaan pekerjaan sangat terlambat sehingga penyerapan anggaran ikut menjadi terlambat, khususnya pada bidang infrastruktur.
    Meski demikian, pekerjaan yang belum tercapai itu, akan diover book-kan ke Tahun 2008 ini. Dengan turunnya instruksi dari Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH agar seluruh instansi menyelesaikan proses tender paling lambat sampai akhir Februari mendatang, ia berharap kinerja anggaran dalam tahun ini bisa terserap 100 persen.
    “Kalau sekarang ini pak Gubernur sudah instruksikan bahwa Februari sudah tidak ada urusan dengan tender, sehingga ada waktu efektif sekitar 10 bulan. Kalau kemarin waktu efektif yang ada hanya empat bulan dan ada pula yang lima bulan untuk pekerjaan besar, sehingga sulit untuk terealisasi secara penuh. Mudah-mudahan tahun ini bisa terealisasi hingga 100 persen atau minimal diatas 90% seluruhnya,”kata Sekda Tedjo saat diwawancarai kemarin, disela-sela peninjauan Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Papua yang sementara ini direhab untuk keperluan Rakerda Bupati se-Papua yang rencananya
akan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, bulan depan.
    Ditanya soal serapan anggaran dana Rp. 100 juta yang dikelola langsung oleh masyarakat, Sekda mengemukakan bahwa dana itu merupakan hibah, sehingga tidak perlu dipersoalkan daya serapnya. Sebab dalam persoalan ini, tidak ada kejar-mengejar anggaran, tetapi ketika masyarakat makin tenang untuk menghimpun dana itu, maka akan semakin makin baik. Karena bisa disatukan pemanfaatan dengan dana-dana yang lain. Sehingga programnya terkesan tidak terburu-buru.
    “Dalam artian bahwa, programnya harus baik dulu baru diambil uangnya,” tutur Sekda. Menurut Sekda, untuk daya serap di tingkat bawah, itu bisa saja cepat diserap atau dihabiskan, tetapi jika tidak sesuai dengan sistem mekanisme dan prosedur, hal tersebut yang paling khawatirkan. “Dalam kenyataanya, pihaknya mendengar masih banyak yang keluar dari mekanisme, semacam di Sorong, ada yang dipakai tidak sepenuhnya untuk
masyarakat. 75%nya untuk masyarakat dan 25%nya untuk aparatur di pemerintahan kampung”.
    “Ada juga yang pemakaiannya tidak sesuai dengan sistem dan ada juga yang sudah jalan baik. Ini yang belum kita evaluasi dan rencananya evaluasi program ini baru akan dilakukan Maret mendatang pada acara
Rakerda Bupati se-Papua.