Tingginya kritikan pedas terhadap pemerintah daerah, khususnya dalam hal penegakkan hukum kepada para pelaku tindak pidana korupsi akhir-akhir ini, dinilai positif oleh masyarakat dan para pejabat dilingkungan birokrasi. Namun, jangan sampai arus desakan itu ditunggani oleh elit politik tertentu yang notabene menginginkan hasil tertentu untuk pencapaian tujuan politiknya itu. Sehingga memanfaatkan lembaga-lembaga tertentu sebagai ujung tombak terdepan dalam menyukseskan “obsesi” dari para elit politik dimaksud.
    Menurut senior lembaga kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua, Dr. Achmad Hatari, SE, M.Si melalui studi empiring oleh berbagai pihak, lembaga kepemudaan menjadi tunggangan para elit politik yang berkuasa pada waktu itu sehingga kinerjanya semakin tidak terarah. Dalam dialog Pemuda, OKP dan Pers dengan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua, Achmad Hatari, di Kantor DPD KNPI Provinsi Papua, Rabu
(30/1) dengan thema optimalisasi peran pemuda dalam pengawasan dan pembangunan daerah, ia menegaskan agar KNPI jangan menjadi tunggangan para elit politik tertentu.
    Sebab banyak anggapan melihat bahwa lembaga kepemudaan ini, menjadi
motor para elit politik tertentu. Menurut Hatari, arus desakan penegakkan hukum untuk tindak pidana korupsi di Papua ditanggapi positif olehnya. Akan tetapi, semua aspirasi dan desakan itu harus disampaikan secara santun, elegan dan terhormat. Dilain pihak, ia berharap KNPI sebagai ujung tombak lembaga kepemudaan di Papua, untuk tidak menjadi provokator konflik.
    “Dengan kata lain, mengkritisi sistem itu perlu sebagai control social terhadap kinerja birokrasi. Tetapi harus disampaikan secara baik dan ada jalurnya untuk semua itu,” jelasnya. Dalam kesempatan lain, Achmad Hatari ketika ditanyai apakah melalui dialog ini telah terjadi bargaining politik antara pemerintah daerah dengan KNPI, ia menjawab bahwa tidak ada kesepakatan seperti itu.
    Dalam pelaksanaan dialog ini, lanjutnya, pihaknya diundang sebagai pembicara dan bertindak selaku senior dalam lembaga kepemudaan KNPI di Papua. Lebih jelas ia mengatakan bahwa pelaksanaan dialog bertujuan untuk mencari solusi penanganan terhadap isu-isu kemiskinan yang terjadi di Papua. Dengan harapan dari pelaksnaan dialog ini dapat terdokumentasi dan menghasilkan satu solusi untuk menangani isu-isu yang terjadi di Papua.