Kepala Biro Keuangan Setda Papua, Dr. Achmad Hatari, SE, M.Si mengatakan, untuk dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua harus membuat data base yang mencakup seluruh bidang. Hal tersebut, agar seluruh kegiatan yang tertuang dalam RESPEK bisa diimplementasikan dengan baik.
     “Jadi, data itu sesuatu yang fundamental untuk mendukung RESPEK. Sehingga keperluan data ini sangat penting untuk mendukung program RESPEK dan program pembangunan lainnya,” kata Hatari, kemarin. Hatari mencontohkan, dengan diturunkannya dana block grant senilai Rp. 100 juta per kampung dalam program RESPEK, maka jumlah kampung yang tumbuh di Papua membludak.
    Oleh karena itu, data yang ada ini harus benar-benar valid. Sehingga setiap penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan sebagaimana mestinya. “Data itu harus diperhatikan, kita tidak boleh bergantung kepada data BPS. Kita sudah harus ada data yang valid, sehingga proses pembangunan bisa terarah,” tukasnya.