Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua, Emmiel Poluan, menginstruksikan para jajarannya untuk bekerja keras menyelesaikan 18 kasus pertanahan yang menjadi target program kerja di tahun 2008 ini. Emmiel juga meminta jajaran BPN se-Papua sebagai instansi vertikal yang bertanggung jawab ke pusat, agar mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah guna mendukung pensertifikatan 15 ribu bidang tanah di Provinsi Papua.
“Tugas-tugas ini tidak boleh ditunda-tunda dan harus selesai dalam tahun ini juga. Dan kita harus tunjukan kepada masyarakat bahwa beban berat yang kita embank pada saat ini, bisa kita selesaikan seluruhnya,” tegas Emmiel usai melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat struktural Eselon III dilingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Kamis (14/2) kemarin. Dibagian lain, Emmiel berharap agar jajaran BPN Papua tidak hanya bertugas untuk mengurus tertib administrasi tentang pertanahan di Papua. Namun, turut menunjang proses pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Daerah.
“Kalau ada rakyat yang menganggur dan ada lahan tanah yang kosong, mari kita ajak mereka untuk mengelola tanah yang kosong itu. Sebab kita tahu bahwa Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dengan begitu, kita bisa benar-benar ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan di Papua,” harapnya.
Dalam kegiatan pelantikan Kamis kemarin, Kakanwil BPN Papua, Emmiel Poluan melantik 4 pejabat Eselon III dijajaran BPN yang mana jabatan tersebut sudah lama tidak terisi. Para pejabat yang dilantik itu, Melky S. Yarangga, SH sebagai Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Papua; Elisa B. Titahena, SH, sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat BPN Papua; Arius Yambe, SH sebagai Kepala Kantor BPN Kabupaten Jayapura; dan Yulianus Keagop, SH sebagai Kepala Kantor BPN Kabupaten Puncak Jaya.
Dalam kesempatan tersebut, Emmiel meminta kepada para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja serius dalam mengemban tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Serta ikut mensukseskan program kerja yang dicanangkan BPN Pusat serta Pemerintah Daerah Provinsi Papua.