Gubernur Papua Barnabas Suebu kepada wartawan di Jayapura mengatakan, Provinsi Papua mengalami defisit anggaran senilai Rp. 670 milliar. Hal ini menyusul baru diturunkannya anggaran kepada Papua senilai Rp, 330 milliar oleh pemerintah pusat.
Padahal untuk tahun ini APBD Papua sudah dianggarkan senilai Rp, 1 triliun. “APBD propinsi dianggarkan satu triliun jadi kita defisit sebelum dana ini diisi kembali sekitar 670 milliar,”katanya di Jayapura.
    Dikatakannya untuk tahun ini dana infrastruktur otsus, Papua mendapat jatah kecil, dari jatah Rp. 1 triliun yang dijanjikan pemerintah pusat. Papua baru mendapat 330 milliar dengan nama infrastruktur otsus, sedangkan sisanya telah diberikan kepada Papua Barat oleh pusat. Tetapi menurut gubernur yang akrab dipanggil Kaka Bas ini, hal itu tidak menjadi masalah.
    “Tidak apa – apa kita jalan saja, tetapi kekurangan ini bisa di tambahkan kepada perubahan anggaran APBN yang akan datang. Dalam hal ini kami juga sudah meminta kepada presiden, bappenas,”katanya lagi.  Pada tahun 2006 Papua mendapat dana infrastruktur otsus lebih dari Rp. 500 milliar, Tahun 2007 Rp. 750 milliar dan tahun ini disepakati Rp. 1 triliun.  Tetapi nilai ini  baru diberikan Rp. 330 milliar, itu pun dibagi dengan strategi penerobosan isolasi. Karena Papua utara, selatan dan pegunungan harus di terobos ke arah  selatan maupun ke utara bahkan sepanjang pegunungan tengah. “Tetapi dananya kecil, sehingga kita dana tiga ratus ini kita atur sambil memintakan tambahan dana lagi,”ujarnya. Inpres No. 5 Thn 2007
    Walaupun demikian dana Inpres No.5 yang berlaku dua tahun yakni 2008 dan 2009 terjadi peningkatan. Misalnya saja untuk infrastrukrur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan. Untuk kesehatan mengalami peningkatan  sekitar Rp. 750 milliar. Dimana ada program  Save Papua (selamatkan Papua-red), seperti pada program – program penanggulangan hiv/aids, TBC, saluran pernapasan. Namun untuk program save Papua, akan lebih memperbanyak puskesmas, pos – pos kesehatan ditingkat kampung serta posyandu termasuk diantaranya peningkatan tenaga medis seperti  para bidan dan perawat dibidang kesehatan.
    Menyoal 30 ribu Quick oral test (alat test hiv/aids) yang belum di salurkan kesetiap daerah oleh Dinas kesehatan Papua dengan alasan belum turunnya DIPA sehingga agak mengalami kesulitan dalam hal pendistribusian. Padahal batas masa ekspire alat ini tinggal tiga bulan lagi yakni pada bulan juni tahun ini dari masa batas waktu enam bulan. Sebagai gubernur ia mengatakan hal ini sangat penting sekali dan program  ni, jangan sampai gagal, karena test seperti itu sangat diperlukan untuk mengetahui virus mematikan ini. “Hanya dengan pertobatan total, hidup yang lurus dan tidak mabuk perilaku seks yang menyimpang, narkoba suntik, akan membawa kita trend yang naik ke turun menuju nol,”ujarnya. Program sektoral Sedangkan infrastruktur Pemda Papua berkoordinasi dengan Menteri PU, dimana akan diintegrasikan dengan dana sektoral  lalu dana infrastruktur.
Bupati  – bupati akan  integrasikan dalam satu kerangka program infrastruktur untuk menerobos isolasi Papua dari  timur barat dan utara selatan kurang lebih 6000 km.
    Strategi menembus isolasi harus dari Pegunungan Tengah. Pelan – pelan akan menyambung dan menerobos utara dan selatan yang akan berintegrasi laut dan sungai, utara dan darat.