Sebagai follow up (tindak lanjut,red) penandatangan Memorandum of Undarstanding antara Pemprov Papua dengan BPS Papua tentang pendataan berbasis kampung, tahun ini akan direkrut sebanyak 1500 tenaga pengumpul data guna mendukung kegiatan tersebut. Para tenaga pengumpul data ini, akan dibekali sedemikian rupa, baik dengan fasilitas maupun sarana pendukung lainnya, dengan harapan agar terkumpul satu data base tentang berbagai bidang dikampung-kampung, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah di bumi cenderawasih ini.
    Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH menegaskan hal demikian, saat membacakan sambutan pada satu acara pekan kemarin. Ia mengatakan, para tenaga pengumpul data ini akan ditempatkan di distrik-disrik, untuk kemudian dalam waktu tertentu akan mengirimkan sejumlah data dari tingkat distrik kepada kabupaten hingga ke provinsi. Dalam artian, pusat data akan dibuat di provinsi tetapi juga di kabupaten. Sedangkan data yang masuk, diseluruh bidang pembangunan, baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi kerakyatan.
    “Disitu, kita bisa tahu bagaimana tingkat kesehatan masyarakat kita dikampung, pendidikan mereka apakah sesuai atau tidak, air yang mereka minum, makanan dan gizi yang mereka makan apakah cukup dan lain sebagainya. Dan kita harap semua data bisa disajikan nantinya,” jelas Suebu.
    Gubernur mengakui, kalau dinilai secara kasat mata, maka kesehatan di kampung saat ini belum baik. Oleh karena itu, dengan adanya bank data semacam ini, maka tingkat pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan pemerintah daerah bisa diukur oleh semua pihak.
    “Apakah program yang kita canangkan berhasil atau tidak kan bisa diukur dari situ. Kita harap juga dari data ini, para lembaga donor yang mau melaksanakan pembangunan di kampung sudah bisa mengira-ngira apa yang akan mereka buat karena dengan mengacu kepada data yang ada itu,” tuturnya.