"Departemen Perhubungan RI akan kembali menyerahkan I unit kapal perintis kepada Pemerintah Provinsi Papua pada pertengahan Tahun 2008 ini. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Papua, Soleiman CH Wairo, SE dari sebanyak 5 kapal yang dibangun oleh Departemen Perhubungan pada Tahun anggaran 2007/2008 ini, salah satunya sudah ditetapkan untuk Papua. Kapal yang akan diserahkan ini memiliki bobot 350 DWT yang bisa memuat sebanyak 250 penumpang. “Rencananya kapal ini baru akan disebrangkan ke Papua pada akhir bulan Juni 2008 mendatang,” jelas Wairo di Kantor Dinas Perhubungan Papua, kemarin. Ia mengatakan, rencananya kapal yang akan menyandang nama KM. Papua VI ini, akan ditempatkan di pangkalan Merauke guna melayari kebutuhan pelayanan daerah sungai disekitar wilayah tersebut. Kapal ini juga rencananya akan mengganti kapal lama seperti kapal perintis yang melayari wilayah perairan Merauke. “Kita tempatkan kapal ini di Merauke. Dengan harapan kehadiran kapal ini bisa membantu melayani arus barang dan penumpang disana (Merauke),” jelasnya.

'Wairo menambahkan, walaupun nantinya kapal ini akan disebrangkan ke Papua dalam tahun ini juga, namun penyerahan kepada Pemda Merauke belum akan dilakukan pada tahun ini. Sebab, subsidi angkutan perintis untuk kapal ini, tidak dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun ini. “Subsidinya baru akan turun tahun 2009 mendatang. Sehingga, kapalnya belum kita akan serahkan tahun ini. Yang pasti nanti pada tanggal 1 Januari 2009 mendatang baru kita serahkan. Karena subsidinya baru akan turun mulai tahun depan,” jelasnya. Sekedar diketahui, dengan diserahkannya kapal baru ini pada pertengahan tahun kepada Pemerintah Provinsi Papua, maka jumlah kapal perintis yang ada di Papua akan bertambah menjadi 6 kapal. Kini, Pemerintah Provinsi Papua tinggal menunggu sebanyak 2 kapal lagi dari program Departemen Perhubungan yang memberikan jatah Pembangunan kapal untuk Papua sebanyak 8 unit. Untuk tahun 2009, Papua dikabarkan akan kembali mendapat 1 unit kapal lagi dengan ukuran bobot yang lebih besar, yakni 2000 GT. Pengalokasian kapal yang seluruhnya didanai dari APBN ini, merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah Pusat untuk membangun Daerah Papua.