Pasca diberlakukan UU No 21 Tahun 2001, perihal pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua, ternyata Provinsi Papua masih berada pada peringkat terakhir indeks Pembangunan manusia Indonesia. Provinsi Papua memiliki ranking ke 33 dari 33 Provinsi di seluruh Indonesia.
    Kondisi inilah yang mendorong pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif sebagai modal dasar dalam mendukung peningkatan daya saing wilayah secara berkelanjutan. Inspektur utama Bagus Rumbogo mewakili Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzzeta menegaskan hal itu pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Provinsi Papua 2008 di Gedung Sasana Krida, Pemprov Papua, Selasa (29/4) siang.
    Sedangkan, lanjut Bagus, pendapatan perkapita warga di Provinsi Papua pada peringkat lima dari seluruh Provinsi, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan migas dan non migas di peringkat 14 dan 13 dari seluruh Provinsi. “Sektor pertambangan dan galian dan sektor pertanian termasuk perikanan, menjadi penyumbang terbesar PDRB Papua,” ujarnya.
    Oleh karena itu, menurut  Bagus, diperlukan peningkatan daya saing melalui produktivitas dan penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi, serta pembaruan sumber daya yang tereksplorasi. Bagus menambahkan, untuk tingkat pengangguran di Papua dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data jumlah pengangguran terbuka bulan Agustus 2007 sebanyak 49,7 ribu (5,01%). Sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 sebanyak 793 ribu jiwa (40,78 %). Sehingga, diakui Agus, guna mempercepat penurunan kemiskinan dan pengangguran, pelaksanaan berbagai program pembangunan perlu diarahkan ke kecamatan dan desa – desa miskin, serta dilakukan dengan pola padat karya. Acara Musrembang Provinsi Papua yang dibuka hanya diikuti 12 Bupati dari 21 Bupati se Provinsi Papua.