Kepastian wujud Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Provinsi Papua, sebagai kompensasi dinaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai saat ini masih tanda tanya.
Menurut Sekda Papua Drs. Tedjo Soeprapto, MM, seperti apa wujud penyaluran BLT di Papua, sampai sekarang ini kepastiannya masih sedang dalam pembicaraan dengan pihak-pihak terkait. “Ini masih sedang kita seriusi dan bicarakan seperti apa nantinya BLT di Papua. Kami juga sudah melaporkannya kepada bapak Gubernur Suebu,” ujarnya.
    Menurut Tedjo, Pemerintah Daerah sebenarnya masih “trauma” dengan proses kendala penyaluran BLT beberapa waktu lalu yang menimbulkan berbagai masalah-masalah. Oleh karena itu, penyaluran BLT untuk kali ini, kemungkinan besar tidak disalurkan dalam bentuk bagi-bagi uang seperti sinterkelas mengingat ada banyak masalah yang muncul, salah satunya proses pendataan yang tidak tepat sasaran.
    ”Salah satu masalah yang muncul yakni ketegangan dilingkungan masyarakat karena ada masyarakat miskin yang tidak menerima BLT karena tidak terdata oleh petugas dilapangan. Sedangkan orang yang tidak berhak menerima justru mendapat BLT,” ujarnya. Kaitannya dengan ini, Sekda menghimbau instansi terkait agar dalam melakukan pendataan untuk lebih selektif lagi. Sebab, jika melihat dari pengalaman penyaluran BLT yang lalu, ada sekian banyak masalah yang muncul.
    “Makanya, kita akan minta agar pendataan penduduk miskin dilakukan lebih selektif. Tentunya disini BPS dan instansi terkait kita harap ada koordinasi yang baik supaya tidak ada masalah lagi dalam penyaluran BLT,” harapnya
    Tedjo menambahkan, untuk penyaluran BLT tahap awal di tahun 2008 ini, sebanyak 10 kota di Papua dipastikan tidak mendapat dana kompensasi dimaksud. Hal demikian, sesuai dengan keputusan Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu.
    Walaupun begitu, lanjutnya, pelaksanaan penyaluran BLT di tanah ini akan disesuaikan dengan kondisi daerah. Sebab bila tidak hanya akan menuai kritik seperti daerah lain di Indonesia. “Kita akan mencoba BLT kali ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kalau bisa pelaksanaanya harus benar-benar menyentuh masyarakat dan sungguh-sungguh tepat sasaran,” jelasnya.