Kelompok Separatis Mengandalkan HAM Medan, Dapat dipastikan Papua melalui Organisasi Papua Merdeka (OPM) bakal merdeka bila konflik yang terjadi selama ini dibiarkan tanpa ada langkah atau upaya tindakan tegas dari Pemerintah. Hal yang sama juga akan terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pasalnya kelompok separatis itu selalu mengandalakan Hak Asasi Manusia (HAM) di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal itu disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu menjawab pembaruan, di Hotel Garuda Plaza, medan Sumatra Utara, beberapa waktu lalu, menyangkut konflik di NAD setelah diperlakukan darurat sipil (DS) menggantikan status Darurat Militer (DM), sekitar tiga bulan yang lalu . Bila hal ini dibiarkan terus, katanya, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai Negara yang Demokrasi akan hancur. Selain itu tidak tertutup kemungkinan, Daerah atau Provinsi lain melakukan hal yang sama menuntut Kemerdekaan dengan melepaskan diri dari pangkuan Ibu Pertiwi. Kasad mengakui, sejak diberlakukan DS di NAD masih terjadi konflik berupa kontak senjata antara Aparat Keamanan dan separatis GAM. Menurutnya, kontak senjata yang terjadi menunjukkan bukti bahwa GAM masih terus berjuang untuk melepaskan diri dari NKRI. KSAD juga tidak menampik laporan, banyak korban yang jatuh akibat konflik tersebut. Kalau kami, TNI dan Polri hanya menjalankan tugas Negara melakukan pengamanan, katanya. menurutnya persoalan yang terjadi di NAD dan papua saat ini bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri, melainkan masyarakat sipil untuk dapat menciptakan rasa yang aman, tidak mudah terpancing dan terpengaruh atas isu atau kabar yang suatu waktu dapat mengancam Intregritas keamanan. Oleh karena itu, mari kita bahu membahu serta membantu mengisi dan menciptakan rasa kenyamanan di Negeri ini, tidak saling memprovokasikan di antara satu dengan yang lainnya. Konflik yang terjadi di NAD maupun papua setidaknya dapat kita jadikan sebagai kaca mata kita dalam memandang ke hari depan. persoalan itu terjadi karena mudah terprovokasi,"katanya." Ryamizard mengaku sangat menyayangkan tudingan bahwa TNI atau Polri telah melakukan pelanggaran HAM menyangkut konflik di NAD. Laporan itu, katanya bersumber dari kelompok separatis sendiri, yang memanfaatkan PBB untuk menegur Aparat Keamanan. "Mereka malah menebar laporan yang tidak benar hanya mementingkan kelompoknya saja, yang terluka dalam baku tembak. Sementara dari pihak kami TNI dan Polri , banyak juga yang menjadi korban ,meninggal atau cacat seumur hidup demi mampertahankan keutuhan Negara . apakah ini adil bila aparat dituduh melakukan pelanggaran HAM, "tanya dia".