Keinginan untuk menjadi “nomor satu” dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), nampaknya sudah menjadi prioritas bagi provisi tertimur di Indonesia ini. Bagaimana tidak, penetapan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 mendatang akan diupayakan rampung pada bulan Oktober tahun ini.

     Pengakuan ini sebagaimana dikemukakan Kepala Biro Keuangan Setda Papua,          Dr. Achmad Hatari, SE, M.Si saat memberikan keterangan kepada pers di Kantor Gubernur pekan lalu.

“APBD 2009 diharakan dapat ditetapkan pada bulan Oktober ini. Sebab ada provinsi lainnya di Indonesia seperti Provinsi NTT yang ikut berambisi untuk menjadi “nomor satu,” cetusnya.

     Menurut Hatari, perbaikan untuk menjadi “nomor satu” tidak hanya akan ditekankan pada proses penyusunan APBD yang cepat. Hal yang sama, akan dilakukan pada penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua yang kalau pada tahun 2006 lalu, ditanggapi BPK tidak wajar, maka pada tahun 2007 ini diharapkan bisa mendapat predikat yang lebih terhormat atau wajar dengan pengecualian.

     “Jadi, kita betul-betul fokus untuk memperbaiki seluruh bidang. Kendati begitu, pelayanan kemasyarakatan ikut pula kita perbaiki sehingga proses pembangunan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” terangnya.

     Sementara ditanya soal plafon anggaran APBD 2009,  Hatari mengatakan masih pada kisaran ± Rp. 5,6 s/d 5,7 triliun. Ia mengaku, belum bisa mendapatkan angka yang pasti namun penyusunannya akan mengacu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 32 Tahun 2008 tentang penyusunan APBD.