JAYAPURA - Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Idjie mengaku kontrak
ekspor gas alam cair (LNG) Tangguh tidak membawa keuntungan bagi daerah.
Menurutnya, renegosiasi kontrak LNG hanya untuk dinikmati oleh Jakarta dan
penguasa di pusat.
Oleh karena itu, Ia sangat setuju apabila dalam renegoisasi itu melibatkan
rakyat Papua dan  pemerintah daerah IJB.
“Barangnya kan belum ada, dia baru produksi pada 2009, itu baru diekspor.
Andaikata sekarang  Pemerintah Cina menolak  karena terjadi persoalan
politik dalam  negeri, sekarang mampukah presiden dan jajarannya mencari
pembeli”katanya lagi.
Jimmy juga menyinggung proyek  LNG Tangguh jangan dipermainkan untuk
kepentingan politik.
Sebab jika pusat menilai  Kontrak  LNG Tangguh merugikan, dimana
sinyalemen Kamar Dagang dan Industri (Kadin) soal 50 diantara 70 kontrak
ekspor gas alam  cair (LNG) yang diteken sejak awal 2000 berpotensi
merugikan  negara dan perlu direnegoisasi.
Padahal  didepan mata, kontrak karya PT Freeport Mc Moran telah
berpuluh-puluh tahun  tidak membawa kemajuan bagi rakyat Papua.
“Dimana  keadilan. Pemerintah juga harus transparan soal itu, ”ujarnya.
Sementara itu Mantan Gubernur Papua, Freddy Numberi yang kini menjabat 
Menteri Kelautan dan Perikanan  setuju apabila eksport LNG Tangguh yang
berlokasi di Distrik Babo  -  Kabupaten Teluk Bintuni – Papua barat
direnegoisasi,  asalkan dengan catatan kontrak dari ekspor harus
diperbaiki.
Kepada wartawan saat berada di Jayapura, Numberi mengatakan Wapres Yusuf
Kalla sendiri meminta kontrak diperbaiki.
Karena  dari aspek perkembangan di lapangan keadaan harga gas naik,
sementara kontrak itu tidak menguntungkan Indonesia.
Menurutnya wajar bila Indonesia perlu minta diperbaiki, bahkan kalau bisa
tidak perlu diprokontrakkan. Banyak  orang menganggap kontrak itu sakral,
kontrak itu tidak bisa diganggu gugat dan sebagainya.
Tetapi sebagai bangsa Indonesia ingin dalam konteks membangun bangsa ini,
hal-hal yang menguntungkan bangsa harus dibicarakan baik-baik untuk
diperbaiki. “Saya yakin kalau bicara baik-baik dengan pihak BP Tangguh,
kita ajak untuk duduk bersama, mereka juga mau melihat karena mereka tahu
bahwa itu bukan sesuatu yang keluar dari kita, dari konteks
perkembangannya sendiri,” jelas  Numberi.(erwin)**