19Mar 09
- Uncategorized
- 1290 x dilihat.
Guna meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Papua dalam waktu dekat ini akan mulai melakukan penertiban. Menurut Kepala Satpol PP Papua, Drs. Izaak Karubaba, penertiban yang dimaksud itu, yakni berupa pemberian sanksi bagi pegawai yang terlambat masuk kantor atau mengintensifkan sweeping di mall dan pasar guna menangkap para pegawai yang berkeliaran pada jam kantor.
“Tentunya kita akan memberikan surat edaran terlebih dahulu. Sehingga ketika ada yang melanggar tentu akan diberikan sanksi sesuai aturan perundangan yang berlaku,” tegas Karubaba dalam sambutannya, disela-sela acara penyerahan asset inventaris dari Biro Umum dan Perlengkapan Setda Papua kepada Satpol PP Provinsi Papua, bertempat di Sasana Krida Kantor
Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (17/3).
Menurut dia, selain akan menertibkan jam masuk kantor bagi PNS, pihaknya akan menegakkan aturan tentang tata cara berpakaian bagi seorang pegawai negeri. Hal demikian, untuk dapat membedakan yang mana seorang pejabat Eselon II, III, IV maupun para stafnya. “Sebab yang terjadi saat ini, saya sudah tidak bisa membedakan yang mana Kepala Dinas, Kepala Bagian atau stafnya jika mereka memakai baju safari. Untuk itu, kita akan mulai menertibkan cara berpakaian supaya disiplin itu tetap terjaga,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua, Drs. Ibrahim Is Badaruddin, M.Si menyambut baik upaya yang akan dilakukan tersebut. Oleh sebab itu, Badaruddin menghimbau seluruh PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk menjunjung tinggi surat edaran yang nantinya akan sebarkan itu. Sehingga kedisiplinan pegawai negeri dilingkungan Pemerintah Provinsi di waktu-waktu mendatang akan dapat lebih meningkat dan pelayanan kepada masyarakat akan berjalan lebih maksimal lagi.
Untuk diketahui, Selasa kemarin, dilakukan penyerahan aset inventaris dari Biro Umum dan Perlengkapan Setda Papua kepada Satpol PP Provinsi Papua yang disaksikan Asisten Bidang Umum Setda Papua. Sementara barang inventaris yang diserahkan itu, yakni kendaraan
operasional pengamanan, serta beberapa barang inventaris tidak bergerak. Selain itu, ikut diserahkan sebanyak 49 anggota security serta 11 orang satuan polisi pamong praja.
“Tentunya kita akan memberikan surat edaran terlebih dahulu. Sehingga ketika ada yang melanggar tentu akan diberikan sanksi sesuai aturan perundangan yang berlaku,” tegas Karubaba dalam sambutannya, disela-sela acara penyerahan asset inventaris dari Biro Umum dan Perlengkapan Setda Papua kepada Satpol PP Provinsi Papua, bertempat di Sasana Krida Kantor
Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (17/3).
Menurut dia, selain akan menertibkan jam masuk kantor bagi PNS, pihaknya akan menegakkan aturan tentang tata cara berpakaian bagi seorang pegawai negeri. Hal demikian, untuk dapat membedakan yang mana seorang pejabat Eselon II, III, IV maupun para stafnya. “Sebab yang terjadi saat ini, saya sudah tidak bisa membedakan yang mana Kepala Dinas, Kepala Bagian atau stafnya jika mereka memakai baju safari. Untuk itu, kita akan mulai menertibkan cara berpakaian supaya disiplin itu tetap terjaga,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua, Drs. Ibrahim Is Badaruddin, M.Si menyambut baik upaya yang akan dilakukan tersebut. Oleh sebab itu, Badaruddin menghimbau seluruh PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk menjunjung tinggi surat edaran yang nantinya akan sebarkan itu. Sehingga kedisiplinan pegawai negeri dilingkungan Pemerintah Provinsi di waktu-waktu mendatang akan dapat lebih meningkat dan pelayanan kepada masyarakat akan berjalan lebih maksimal lagi.
Untuk diketahui, Selasa kemarin, dilakukan penyerahan aset inventaris dari Biro Umum dan Perlengkapan Setda Papua kepada Satpol PP Provinsi Papua yang disaksikan Asisten Bidang Umum Setda Papua. Sementara barang inventaris yang diserahkan itu, yakni kendaraan
operasional pengamanan, serta beberapa barang inventaris tidak bergerak. Selain itu, ikut diserahkan sebanyak 49 anggota security serta 11 orang satuan polisi pamong praja.
