"Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua merasa perlu melakukan “intervensi” (campur tangan) terhadap proses pendistribusian logistik
di daerah, agar penyalurannya dapat tiba tepat waktu dan sesuai dengan
jadwal yang ditentukan. Menurut Kepala Divisi Keuangan dan Logistik KPU Provinsi Papua Tjipto Wibowo, S.Pd, M.Si alasan intervensi ini karena berkaca kepada proses pendistribusian logistik dalam Pemilu Legislatif lalu, yang mengalami kelambatan penyaluran dibeberapa daerah.

“Oleh karena itu, KPU Provinsi merasa perlu untuk menekan KPU Kabupaten/Kota agar lebih siap dalam mendistribusikan logistik Pemilu, kendati sebenarnya distribusi itu sebenarnya ditangani sendiri oleh Kabupaten/Kota,” kata Tjipto, Kamis (18/6) di Kantor KPU Papua. Disinggung apakah dalam pendistribusian logistik akan meminta bantuan pihak TNI, kata Tjipto, hal tersebut hanya merupakan langkah antisipasi karena pendistribusian logistik dilakukan oleh pemenangan tender.

Oleh karenanya, KPU Provinsi beberapa waktu lalu sudah melakukan rapat koordinasi bersama dengan Pangdam XVII Cenderawasih. “Dimana, pada kesempatan itu kami menyampaikan kalau masih ada penerbangan sipil yang bisa menghendel distribusi logistik, maka lebih dianjurkan untuk mempergunakan penerbangan sipil dulu. Nah, kalau sudah tidak bisa, baru kemudian pihak TNI turun tangan membantu,” tuturnya.

Kendati begitu, pihak KPU Provinsi masih akan koordinasi kebawah dengan KPU Kabupaten/Kota guna mempertanyakan apakah penyaluran didaerah
nantinya, akan membutuhkan bantuan pihak TNI atau tidak. Sebab masalah pendistribusian berada diwilayah Kabupaten/Kota hingga ketingkat distrik, kampung kemudian ke TPS. “Khusus untuk empat Kabupaten, yakni Yahukimo, Paniai, Keerom dan Kabupaten Jayapura. Dimana dari
pengalaman pileg kemarin, KPU membutuhkan bantuan dari TNI, karena
pemenang tender distribusi di Kabupaten angkat tangan,”ungkapnya.