"Pemerintah Pusat diminta untuk kembali menganggarkan pembangunan jalan trans irian sehingga akses antar Kabupaten di Papua, dapat terhubung melalui satu jalan darat. Menurut Ketua Tim Pansus Ambalat dan Kawasan Perbatasan DPD RI, Adnan NS, prioritas penanganan masalah di Papua adalah segera membangun kembali jalan trans irian serta jalan antar Kabupaten. “Karena disini, banyak anak bangsa yang belum “merdeka”. Belum merdeka dari sisi jalan. Jadi, sepertinya mereka ini belum hidup di alam Indonesia, maka itu pembangunan jalan musti priotitas,” kata Adnan
menyimpulkan penanganan masalah di Papua, pada satu sesi wawancara, minggu lalu.

Sementara penanganan masalah perbatasan di Papua, khususnya  wilayah Jayapura, Keerom dan sekitarnya, kata Adnan, sarana dan prasarana diwilayah perbatasan perlu segera ditingkatkan. Antara lain, dengan memanfaatkan pasar Skouw untuk kemudian menjual berbagai barang hasil produksi dalam negeri. “Apalagi Negara kita bisa menjual dengan harga yang murah. Jadi, ini harus dimanfaatkan apakah lewat koperasi atau lewat apapun,” imbaunya.

Sementara dari sisi keamanan batas Negara, Adnan menilai Pemerintah perlu melakukan rekruitmen tenaga guru, bidan termasuk PNS yang harus mengangkat putera daerah setempat. Sedangkan pihak keamanan (TNI/Polri) yang menjaga perbatasan, lanjut dia, tak boleh lagi melakukan sistem drooping dari luar daerah. Sebab aparat dari luar daerah, tidak memahami culture atau adat dan budaya masyarakat perbatasan di Papua.

“Jadi, jangan sampai dianggap pelintas adalah pelanggar batas dan separatis. Sebab warga di perbatasan tidak mengenal batas. Karena mereka jauh sebelum negara menetapkan batas wilayah, mereka sudah saling mengunjungi. “Dan wilayah ulayat adat masyarakat perbatasan Skouw misalnya, sampai ke Wutung PNG. Belum lagi ada terjadi perkawinan campur antar warga perbatasan,” jelasnya.

Adnan menambahkan, perlu pula dibangun pemukiman kepada masyarakat perbatasan, karena banyak diantaranya yang belum memiliki rumah. “Terutama bagi masyarakat yang sudah kembali ke NKRI, namun ketika pulang rumahnya sudah hancur. Jadi hal ini musti menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.