"Untuk menyediakan pasokan listrik yang cukup bagi masyarakat di Papua, Pemerintah Provinsi akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air PLTA) di Urumuka, Kabupaten Paniai. Menurut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi DR. Jannes Johan Karubaba, M.Sc, saat ini sedang dilakukan penjajakan untuk pembangunan PLTA di Urumuka yang diperkirakan dapat menghasilkan listrik sebesar 300 mega watt. “Jadi, kita sedang melakukan pengkajian dari segi kelayakan. Karena kalau PLTA ini dibangun maka pasarnya akan jelas sebab kapasitas listriknya bisa mencapai 300 megawatt yang nantinya akan dibeli oleh PT. Freeport Indonesia, ”tuturnya, disela-sela acara Seminar Perencanaan Energi Daerah di Sasana Karya Kantor Gubernur, Dok II Jayapura, Rabu (20/1).

Menurut dia, PT. Freeport Indonesia membutuhkan energi listrik sekitar 200 megawatt untuk mendukung operasional pertambangan diwilayahnya. Sehingga jika hal tersebut benar-benar terealisasi maka akan sangat menguntungkan pihak Pemerintah Provinsi, yang tentunya dapat menghasilkan pajak asli daerah (PAD) sekitar Rp. 1 – 2 trilyun. “Jadi, jika PLTA ini dibangun dan PTFI membeli listrik dari PLTA Urumuka, maka ini sangat menguntungkan kita dengan mendapatkan PAD trilyunan rupiah guna menopang pembangunan di Papua, ”kata dia. Sebelumnya Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH dalam sambutannya pada acara seminar tersebut mengatakan selain akan membangun PLTA di Urumuka, Pemerintah Provinsi sedang menjajaki potensi pembagunan tenaga listrik hidro power, di Mamberamo yang diperkirakan dapat menghasilkan tenaga 10.000 Mega watt untuk menerangi 9 Kabupaten. “Bahkan Freeport juga akan beli listrik di Mamberamo. Jadi, ini sangat baik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kita, ”katanya.

Hal penting lain dikemukakan Suebu, Papua akan menerapkan Zero fosil fill energy yaitu zero emisi dan no fire. Untuk itu, akan dibuat pemetaan energi terbaru yang ada di Papua yaitu hidro power, win power, sun power dan bio masa. Untuk Bio massa, yakni energy yang akan diambil melalui sagu yang diolah menjadi etanol kemudian Nipah dan Kelapa Sawit. Sedangkan untuk Kebijakan lingkungan, tambahnya, HPH akan dicabut sebagai langkah managemen hutan yang berkelanjutan.