"Untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan kesehatan di wilayah perkampungan sebagaimana instruksi Guberur Papua, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua dalam program kerjanya di tahun 2010 akan melakukan revitalisasi posyandu. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Bagus Sukaswara, dana yang disediakan untuk merevitalisasi posyandu berjumlah sekitar Rp. 2 milyar. Revitalisasi posyandu ini merupakan program kerja dinas kesehatan dalam rangka mendukung pembangunan dan pemberdayaan wilayah perkampungan. “Jadi, kami memiliki banyak sekali kegiatan yang orientasinya lebih ke kampung. Dan salah satunya di tahun 2010 ini, kita akan melakukan revitalisasi posyandu dengan menyiapkan bantuan operasional ke posyandu apakah itu bentuknya dana atau berbeda-beda yang tentu tergantung tempatnya. Dengan begitu, kita harap pelayanan kesehatan di wilayah perkampungan akan lebih optimal, ”tutur Bagus, saat memberikan keterangan, usai mengikuti satu acara, Selasa (9/2).

Sementara untuk beberapa kegiatan lain yang akan laksanakan, lanjut Bagus Sukaswara, Dinas Kesehatan Papua akan melakukan peningkatan kemampuan para tenaga kesehatan di kampong-kampung melalui satu kegiatan pelatihan untuk mewujudkan kesehatan berbasis masyarakat di kampung-kampung. Disamping itu, Dinas Kesehatan Provinsi Papua masih melanjutkan beberapa kegiatan yang dikerjakan pada tahun lalu, yakni upaya dibidang gizi, selain mempromosikan penganekaragaman gizi kepada masyarakat. “Artinya, bagaimana supaya masyarakat di kampung mengkonsumsi sumber gizi yang bermacam-macam dan tidak hanya satu macam sumber gizi saja. Tetapi bagaimana masyarakat bisa mengkonsumsi berbagai macam gizi untuk peningkatan sumber daya dan kesehatan mereka, ”kata dia.

Sedangkan untuk meningkatkan gizi masyarakat, dinas kesehatan telah membuat program pemberian makanan tambahan yang keseluruhannya bermuara ke tingkat kampung. “Termasuk untuk program kewaspadaan terhadap gizi buruk, yang didalamnya ada pelacakan dan penanganan gizi buruk di tingkat kampung. Intinya kegiatan kita langsung ke kampong. Kendati operasionalisasinya akan secara berjenjang dikirim dari Provinsi selanjutnya ke Kabupaten dan dari Kabupaten ke Kampung, ”paparnya.