"Pemerintah Pusat sedang menggodok aturan baru yang dapat memecat Pegawai Negeri yang tidak bertugas atau meninggalkan tugas. Menurut Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hesegem, SE, aturan baru tersebut bisa sangat mengikat sehingga jika peraturan itu sudah disahkan, maka akan langsung diterapkan di Provinsi Papua. ”Jadi intruksi kita akan terima dalam waktu dekat dan langsung akan disosialisasikan kepada para Pegawai Negeri. Sehingga kita berharap tidak ada lagi PNS yang meninggalkan tempat tugas dalam waktu yang lama apalagi dengan alasan yang tidak jelas, ”tegas Wagub, baru-baru ini di Kantor Gubernur Papua.

Dikatakan Wagub, sebagian besar Pegawai Negeri di Papua, khususnya para guru lebih banyak berkeliaran di wilayah perkotaan ketimbang di kampung atau tempat dimana dirinya ditempatkan. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan baru ini, diharapkan para Pegawai Negeri tak lagi meninggalkan tempat tugas sebagaimana yang terjadi diwaktu-waktu sebelumnya. “Jadi, kalau kita lihat banyak sekali PNS yang sudah dipindahkan ke Daerah Pemekaran tapi tidak mau bertugas. Mereka berkeliaran di Kota dan meninggalkan tempat tugas mereka. Maka itu, aturan baru ini akan mendisiplinkan para pegawai tersebut, ”cetusnya.

Ditempat terpisah, Kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Aparatur Papua, Drs. Yesaya Buiney, MM mengatakan peraturan yang sedang dibahas di Jakarta ini, nantinya akan memperkuat dan mempertegas Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 1980. Meski begitu , ia meminta Pemerintah Daerah untuk menyiapkan tempat tinggal bagi para pegawai maupun guru yang berada diwilayahnya. “Ya, bagaimana pegawai mau bertugas kalau tidak ada tempat tinggal. Maka itu, Pemda setempat yang harus menyediakan, agar pegawai juga bisa betah bekerja di tempat tugas,  "katanya.

Ia mencontohkan, pegawai yang dimutasikan dengan SK Gubernur dari Kabupaten Nabire ke Dogiyai. Pegawai bersangkutan tak menjalankan tugas di Dogiyai dan memilih kembali ke Nabire. Hal ini disebabkan karena tidak ada rumah untuk mereka tinggali.  Oleh karena itu, ia kembali menghimbau Pemerintah setempat untuk menyiapkan infrastruktur rumah pegawai, agar mereka juga bisa tinggal dan bekerja dengan baik.