"Penyerahan PNPM Mandiri dan KUR di Kota Jayapura yang dihadiri Menkokesra, Agung Laksono, nyaris ricuh. Aksi protes warga, bermula saat pembacaan bantuan kepada warga asli Papua yang dinilai mendapat persentase lebih kecil dibanding warga non Papua. Pembagian yang tak  merata ini, langsung direspon dengan teriakan dan protes dari masyarakat asli Papua yang berada ditempat tersebut. "Ini sangat diskriminasi karena masyarakat Papua hanya mendapat kredit Rp. 5 juta sementara warga non Papua, mendapat bantuan hingga Rp. 300 juta, "tegas Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM Namanu Kampung Tobati Pdt. John Baransano.

Hal yang sama dikemukakan Ketua Badan Otoritas Sentani, Frans Albert Yoku. Saat berdialog dengan Menkokesra, Frans Yoku langsung meluapkan kemarahannya karena melihat adanya kejanggalan dan diskriminasi terhadap orang asli Papua saat menyalurkan PNPM dan KUR.  Ia berharap agar hal ini tak terulang kembali dan meminta perhatian khusus dari Menkokesra agar diwaktu-waktu kedepan, penyalurannya musti lebih berpihak kepada orang asli Papua. Sementara itu, Wakil Walikota Jayapura, Sujarwo, meminta maaf kepada masyarakat karena pembagian penyaluran PNPM dan KUR, tak merata dan tak memihak kepada orang asli Papua.

Ia mengatakan, pihaknya akan segera berbicara dengan berbagai pihak maupun fasilitator agar dalam penyaluran diwaktu-waktu mendatang, harus lebih memihak kepada masyarakat asli Papua. Hal yang sama dikemukakan Menkokesra, Agung Laksono. Ia mengatakan seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung karena tujuan PNPM untuk mensejahterakan masyarakat.  Ia juga berharap kedepan agar tak lagi ada diskriminasi dalam pembagian PNPM/KUR di Papua.