Dalam rangka menjalankan fungsi Pemerintah Provinsi Papua sebagai fasilitator dan penyelenggara Pemerintah Daerah dalam kegiatan penguatan lembaga adat dan budaya di bumi cenderawasih, Biro Pemerintahan Kampung Setda Papua menyelenggarakan serangkaian kegiatan Workshop Peran Lembaga Adat Dalam Perencanaan Tata Ruang Kampung. Menurut Plt. Kepala Biro Pemerintahan Kampung Setda Papua, Christoteles P.Ansanay, S.Sos, pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang dijalankan instansi Biro Pemerintahan Kampung dalam rangka mendukung program Respek sebagaimana yang dicanangkan Gubernur Papua, Barnabas Suebu,SH.

        Jadi, ditahun 2009 lalu kami sudah melaksanakan kegiatan ini untuk menjalankan fungsi kita (Pemda) dalam melakukan penguatan lembaga adat. Selain itu, mengapa kegiatan ini kita anggap penting, karena merupakan salah satu kegiatan yang mendukung Respek, atau sebuah program yang dicanangkan bapak Gubernur untuk menyentuh langsung ke masyarakat kampung,  kata Christoteles, belum lama ini.

       Ia mengatakan, pelaksanaan Workshop Peran Lembaga Adat Dalam Perencanaan Tata Ruang Kampung Bagi Para Pemangku Adat Se Provinsi Papua   ini, juga merupakan salah satu media bagi pemerintah dengan  para pemangku adat dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakter kampung yang meliputi data dasar wilayah, keluarga, potensi sumber daya alam, sumber dayamanusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta peran pemangku adat dalam perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

       Sebab banyak alternatif  pendekatan yang tersedia dan dapat diaplikasikan, namun yang paling penting adalah persoalan penguatan dan tawar-menawar dari lembaga adat, guna kemandirian masyarakat adat dan tersedianya Jaminan Sosial bagi keberlanjutannya masyarakat dan lembaga adat.  Maka itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah Workshop Peran Lembaga Adat Dalam Perencanaan Tata Ruang Kampung Bagi Para Pemangku Adat Se Provinsi Papua pada tanggal 11 November 2009, di Jayapura,  tegasnya lagi.

       Ia menuturkan, pada dasarnya model penguatan yang diharapkan memperkuat lembaga adat dan budaya adalah model pendekatan yang mampu mengakomodasi partisipasi, prakarsa dan swadaya masyarakat, serta pendekatan pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi yang berbasis pada potensi masyarakat dan lembaga adat itu sendiri.

       Sebab dengan pendekatan yang dipilih tersebut, nantinya diharapkan tercapainya pilihan yang strategis dalam rangka penguatan lembaga adat dan budaya, khususnya pengelolaan potensi masyarakat adat  yang nantinya bakal menjadi basis dan keberlanjutan penguatan lembaga adat dan budaya. Sementara untuk peserta workshop tersebut, ia mengatakan, dihadiri oleh para pemangku adat (pengurus Lembaga Masyarakat Adat) sebanyak 100 (seratus) orang  dari  Kabupaten/Kota se Provinsi Papua. Sedangkan hasil yang dicapai, yaitu dirumuskannya rekomendasi untuk penetapan Model-model maupun bentuk penguatan dan pelestarian adat (Lembaga Adat) dan budaya asli serta penetapan peran lembaga masyarakat adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.