Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua mengumumkan dalam tahun anggaran 2011 ini, Pemerintah menganggarkan sekitar Rp30 milyar bagi tumbuh kembangnya lembaga keagamaan di tanah ini.

        Menurut Kepala BPKAD Provinsi Papua, DR. Achmad Hatari, SE, M.Si, dengan dianggarkannya dana tersebut, diharapkan bisa mendukung tugas pelayanan keagamaan di Papua dalam upaya mewujudkan Papua sebagai zona damai. Jadi, sekitar Rp30 milyar sudah kita anggarkan tahun ini yang nantinya akan disalurkan kepada semua agama yang ada di Papua, kata Hatari dalam satu kesempatan, di Kantor Gubernur Dok II Jayapura,
kemarin. Menurut dia, dari total anggaran tersebut, sekitar Rp15 milyar akan disalurkan kepada sebanyak 47 sinode yang ada di Provinsi Papua. Sementara sisanya akan membiayai keperluan lembaga keamaan lain beserta berbagai even kerohanian tahunan yang dianggap perlu untuk dijalankan dalam membentuk iman masyarakat.

       Untuk sinode yang ada sebanyak 47 itu kita anggarkan Rp15 M. Tapi diluar seperti Pesparawi, MTQ, urusan haji  dan lain-lain yang totalnya berjumlah diatas Rp30 milyar, ungkapnya. Ditanya soal penyaluran kepada lembaga keagamaan yang menurut beberapa pihak, tidak sampai menetes ke bawah, Hatari enggan mengomentarinya. Kendati begitu, Hatari menegaskan bahwa pembagian dana senilai Rp15 milyar untuk 47 sinode, ditetapkan secara teratur dengan Peraturan Gubernur. Itu urusan internal mereka. Nanti penetapan yang Rp15 milyar itu datanya dari mereka sendiri. Pemerintah hanya berikan
regulasi sementara data umat dari sinode, jelasnya.