Menyikapi dengan pelaksanaan pilkada di Provinsi Papua pada dasarnya Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (BPS),tidak terlibat dalam menyediakan data peserta pemilih, karena telah diatur sesuai mekanismenya Dinas Kependudukan Provinsi papua terlibat langsung dalam menyiapkan data penduduk untuk kegiatan pilkada pada bulan juni mendatang,maka BPS hanya membantu sebagai teknical atau advokasi berdasarkan pengalaman BPS yang dapat mengabdet data, mengolah data,mengverifikasi data yang sudah diolah dengan tujuan untuk mencocokkan data yang lama dilapangan sebatas pengalaman-pengalaman, namun untuk tingkat provinsi BPS terlibat sebagai team dari Dinas Kependudukan dan Pemukiman Provinsi Papua sedangkan bagi yang didaerah juga diikutkan berdasarkan pengalaman dalam pengolahan namun lebih dari itu BPS tidak terlibat,karena secara tanggung jawab telah beralih ke Induk,mengingat keterlibat BPS hanya membantu bersifat advokasi dalam pengolahan data berdasarkan pengalaman, sesuai penjelasan perundang-undangannya. Demikian Kepala BPS Provinsi Papua J.A.Djarot Soetanto, ketika ditemui diruang kerjanya Selasa,(10/05). Ketika disinggung keberadaan BPS dalam kegiatan Pilkada Djarot begitu nama sapaannya mengatakan bahwa BPs sendiri tidak terlibat secara langsung didalam kegiatan pemilihan Pilkada, ketika kegiatan pemilihan legislatif dan presiden BPS diminta bantuan untuk menyediakan data kependudukan karena pada saat itu Dirjen Induk belum menyediakan aparatnya secara cepat menghadapai perubahan,karena perubahan dari pemilihan yang selama ini dilakukan dan tata cara pemilihan yang tiba-tiba diganti maka dalam penanganannya dilakukan oleh BPS,selanjutnya dikembalikan kewenangan ke Dinas yang terkait. Program kerja BPS. Setelah dilantik menjadi Kepala BPS Provisni Papua tanggal 29 oktober 2004, adalah melanjutkan program yang telah dilaksanakan oleh pimpinan sebelumnya yakni menjaga keberadaan BPS untuk melaksanakan tugas-tugas yaitu menyediakan data statistik dasar yang diwujudkan dalam program dan kegiatan BPS. Secara rutin BPS menyediakan data-data yang bersifat sosial ekonomi seperti data inflasi dilakukan setiap bulan, data-data survei bulan maupun tahunan yang sekarang ini tahun 2005 sedang dilakukan survei ekonomi nasional(Susenas) dan survei penduduk antar sensus sebagai perbaikan proyeksi penduduk yang dilakukan pada pertengahan tahun dilakukan supas yang digunakan untuk perbaikan estimasi penduduk untuk proyeksi yang dilakukan pada tahun belakang "O" kalau pada sensus. Selain itu juga dilakukan sensus yang dinamakan potensi Desa ini sangat penting karena untuk melihat potensi setiap desa dari sisi infrastruktur maupun juga melihat bencana maupun penyakit yang sering terjadi di daerah tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai data base untuk pembangunan khusus di tanah papua ini adalah program yang keempat pembangunan infrastruktur, ujar pria kelahiran Purworejo 22 Januari 1953, yang dikaruniai 2 putra dan putri dari istri yang bernama Angela Murniali,yang sebelumnya bertugas di Sumatra Utara sebagai Kabid Distribusi dan produksi. Pria berusia 52 tahun ini mengungkapkan bahwa dirinya siap bekerja sama dengan pemerintah daerah karena kehadirian BPS adalah sebagai mitra pemerintah daerah dalam mempersiapkan data -data untuk kepentingan pembangunan Papua kedepan ujarnya.