Semangat program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) untuk membangun kampung, justru menimbulkan masalah baru bagi Pemerintah Provinsi selaku
pihak yang menggulirkan dana Respek ke kampung-kampung.

       Alhasil jumlah kampung di Papua yang terdaftar sampai dengan saat ini telah mencapai 4105 kampung sebagaimana dirilis Biro Pemerintahan Kampung Setda Provinsi Papua.

       Dari jumlah kampung di tahun 2006 yang berjumlah sekitar seribu-an dan di tahun 2011 telah melonjak mencapai 4000-an kampung ini, ternyata masih ada ratusan usulan pemekaran kampung yang saat ini masih ditahan Biro Pemerintahan Kampung sambil menanti petunjuk lebih lanjut dari pimpinan.

       Jadi semangat untuk membentuk kampung ini terus bergulir ya. Ada ratusan usulan pemekaran kampung yang masuk ke kami, namun sementara ini masih kami tahan dan menunggu petunjuk lebih lanjut, kata Kepala Biro Pemerintahan Kampung Setda Provinsi Papua, Helly Weror dalam satu kesempatan diruang kerjanya, kemarin.

       Ia menilai, pemekaran kampung secara berebihan di Papua dianggap belum perlu terkecuali suatu kampung berada di daerah terisolir serta budaya yang mengikat. Sebab jika berbicara kewenangan, semakin banyak dilakukan pemekaran kampung maka kewenangan akan semakin sedikit.

       Apalagi jika pemekaran kampung lebih banyak dikarenakan pertimbangan untuk bisa mendapat dana Respek serta janji politik atau janji kepala daerah dan DPR. Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah kabupaten lebih memprioritaskan melakukan pembangunan kantor kampung, pengisian perangkat kampung serta upaya lainnya yang menunjang keberhasilan pembangunan satu kampung.

       Padahal kalau saya lihat banyak kampung tidak berdaya hari ini. Karena itu, kalau saya boleh minta, tahan penekaran kita isi dulu yang belum bangun kantor kampung ya bangun dulu. Yang belum ada perangkat, kita isi perangkatnya. Yang belum alokasikan dana pembangunan kampung, maka alokasikan dulu.

       Karena semakin banyak pemekaran semakin berat beban yang diterima Kabupaten, kecuali kabupaten itu dimekarkan tanpa dibiayai. Dan membiayai perangkat kampung tidak mudah, karena bisa seluruh APBD tersedot ke kampung, kata dia.