Menjelang penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada beberapa wilayah di Papua, perkembangan situasi sosial dan politik di wilayah bumi cenderawasih saat ini berada dalam situasi yang kondusif.
Kendati begitu, semua pihak diharapkan harus tetap waspada mengingat agenda utama Pemerintah Provinsi tahun ini, yakni penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur dapat berdampak terhadap peningkatan suhu politik dan berpotensi menimbulkan gesekan kepentingan serta konflik di masyarakat yang akhirnya bermuara pada gangguan stabilitas keamanan.
Kaitannya dengan hal ini, diharapkan kepada aparat TNI-POLRI untuk senantiasa meningkatkan koordinasi dalam mengantisipasi berbagai gangguan keamanan yang mungkin saja terjadi. Dan jangan lengah sedikitpun dalam menjalankan tugas sehingga kita bisa mencegah setiap bentuk gangguan keamanan di daerah ini, jelas Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen. Erfi Triassunu dalam amanatnya pada upacara bendera tujuh belasan gabungan bersama Pemerintah Provinsi Papua, TNI/Polri yang dibacakan Irdam XVII Cenderawasih Kolonel ARM Felix Hutabarat,S.PI,M.BA, bertempat di halaman kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (17/1) pagi.
Hal penting lain yang dikemukakan, mengenai analisa terhadap informasi yang mengarah pada indikasi kegiatan teror dan separatis baik terhadap perorangan maupun kelompok yang dicurigai dillingkungan masyarakat. Hal seperti ini harus dilakukan analisa.
Buka mata dan pikiran masyarakat agar menyadari bahwa masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk ikut serta mewujudkan dan memelihara stabilitas keamanan dilingkungannya masing-masing dan tidak cukup hanya bersandar pada aparat keamanan, jelasnya.
Dilain pihak, lanjut dia, berbagai aksi massa belakangan ini sering terjadi baik di pusat maupun di daerah. Aksi seperti ini dianggap masyarakat sebagai cara yang paling efektif dalam menyampaikan tuntutan ketidakpuasan terhadap sesuatu hal pada kehidupan berdemokrasi.
Sehingga menanggapi aksi demikian, bahwa massa sangat rentan terhadap pengaruh dari oknum provokator yang melakukan penyesatan opini sehingga mudah dimanfaatkan dalam tujuan tertentu untuk melakukan tindakan yang bersifat anarkis.
Karena itu, pada kesempatan ini saya tegaskan untuk mari kita mendukung program pemerintah melalui Unit Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang saat ini sudah digulirkan oleh pemerintah. Karena tanpa dukungan masyarakat, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua tidak akan berjalan optimal, tambahnya.
Sebelumnya, penyelenggaraan apel gabungan tersebut dihadiri Sekda Papua, Drh Constan Karma, para kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua serta pejabat TNI/Polri.