Jayapura - Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Papua, United Nations Populations Fund (UNFPA), lembaga  Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Dana Kependudukan akan membantu Pemerintah Provinsi Papua mengenai penanggulangan masalah kesehatan di bumi cenderawasih.

   Menurut Penjabat Gubernur Provinsi Papua, DR. Drs. H. Syamsul Arief Rivai,MS selain akan membantu penanganan masalah kependudukan di Papua, salah satu lembaga PBB ini (UNFPA) pada Tahun 2012 menyatakan ingin mendukung pemerintah provinsi menangani masalah kesenatan ibu dan anak, KB serta HIV/AIDS. “Dan kita berterimakasih karena mereka peduli akan itu dan katanya mereka sudah bekerja di Papua karena sudah ada perwakilannya. Maka itu, kami mendukung program ini karena berupaya menangani masalah di daerah ini,” jelas dia saat diwawancara wartawan, usai bertemu perwakilan UNFPA di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (15/2).

   Syamsul Rivai mengatakan meski menyambut baik, namun pihaknya meminta kepada pihak UNFPA agar seluruh program dan penganggaran yang ada tersebut, dapat dipergunakan untuk meningatkan harkat dan derajat masyarakat Papua. “Karena biasanya yang saya tahu, badan-badan dunia seperti itu ada anggaran yang sifatnya bantuan untuk digunakan semacam tehnical assistant dimana mencoba melakukan semacam penelitian,” tuturnya.  Oleh karena itu, tambah dia, Pemerintah Provinsi Papua bakal mendukung penuh kegiatan tersebut sepanjang menguntung rakyat di kampung. Sebab masalah kesehatan yang perlu mendapatkan penanganan secara prioritas
adalah masyarakat diwilayah perkampungan lebih sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
   “Jadi, dari pembicaraan ini tindak lanjutnya mereka berjanji untuk menyiapkan itu dan dari situ akan keluar semacam proposal dan yang akan kita coba mainkan bersama. Apa yang akan dilakukan oleh mereka, pemerintah pusat dan provinsi serta kabupaten dan masyarakat mendukung agar dapat meningkatkan tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat”.

   “Mereka berjanji akan membantu untuk hal-hal seperti itu dan mereka akan laporkan ke kantor pusat mereka (UNFPA) lalu akan turun langkah-langkah penanganan seperti itu,” jelas dia