Meski telur dan daging bukan merupakan bahan makanan utama bagi masyarakat di Provinis Papua, namun kebutuhan masyarakat akan daging dan telur yang tinggi, masih menjadi satu masalah yang perlu dicarikan jalan keluar untuk dapat segera diatasi.

       Dengan kata lain, tingginya permintaan masyarakat atas dua bahan makanan tersebut menyebabkan Papua kekurangan telur dan daging. Tak tanggung-tanggung, Provinsi tertimur di Indonesia ini membutuhkan sebanyak 7000 ton telur serta 70 ribu ton daging.

       Jadi yang patut diketahui oleh publik bahwa untuk bahan makanan daging dan telur, dari hasil yang diperoleh di Provinsi Papua ini masih cukup sedikit,  dibanding dengan yang dibutuhkan. Secara angka Provinsi Papua membutuhkan 7000 ton telur dan butuh 70 ribu ton daging guna mencukupi kebutuhan masyarakat di Papua selama triwulan berjalan. Hasil ini didapat melalui rapat dengan Bank Indonesia beberapa waktu lalu, sebagai kelanjutan dari tim pengendalian bahan pokok di daerah yang membicarakan tentang ketersediaan daging dan telur, ungkap Asisten II Setda Provinsi Papua yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Elia Ibrahim Loupatty,MM, di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin.

       Kaitannya dengan hal ini, Asisten II mengajak masyarakat dan pengusaha yang bergerak di bidang perternakan untuk bisa terpacu dan melihat hal demikian sebagai peluang usaha di Papua, sehingga dapat membantu pihak Pemerintah untuk mencukupi kebutuhan daging dan telur.

       Sebab kalau ini dimanfaatkan maka bisa memberikan profit bagi pengusaha itu sendiri dan tentu saja bisa memenuhi kebutuhan – kebutuhan masyarakat. Dan dengan begitu maka ketergantungan Provinsi Papua akan kebutuhan telur dan daging dari daerah lain tidak akan terjadi lagi bila didalam Papua sendiri sudah ada pengusaha yang mengembangkan usaha itu, ucapnya.

        Dalam pertemuan itu juga berbicara tentang bagaimana menolong nelayan di Papua, agar supaya mereka memperoleh hasil yang lebih layak, dibandingkan dengan yang bukan nelayan. Hal ini supaya mereka yang berusaha di bidang kelautan khusus nelayan, mereka juga memperoleh hasil yang lebih layak.

        Karena itu kami membicarakan bagaimana pengaturan tata niaga, jelasnya. Walau saat ini sudah menganut system pasar bebas, tetapi sekali lagi dirinya berharap, bagi mereka yang terlibat dalam dunia perniagaan dan perikanan untuk hal ini, paling tidak para pelaku pasar bisa berperan aktif dalam membantu peningkatan pola hidup mereka.

       Disinggung terkait tingginya harga jual ikan di Jayapura, menurut Elia Loupatty,  kemahalan harga tersebut turut menjadi pembahasan dalam beberapa pertemuan atau rapat bersama dengan instansi terkait. Harga ikan mahal ya, ini juga yang kami bicarakan dan saya berulang – ulang kali menyampaikan hal itu. Tapi kedepan masalah ini akan diseriusi dan dibahas bersama dengan Dinas Perikanan – Papua, dimana hal ini akan diatur dalam pola tata niaga, kata dia.