Rencana Pemerintah Pusat menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 1April 2012 mendatang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

       Tak sedikit dari mereka pun turun berdemo di jalan untuk memprotes kebijakan yang dinilai mencekik masyarakat tersebut. Kaitannya dengan hal ini, Penjabat Gubernur Provinsi Papua, DR. Drs. Syamsul Arief Rivau,MS menghimbau kepada seluruh aparat pemerintah provinsi untuk memberi sumbangan ketenangan pemikiran kepada masyarakat karena dampak menaikan BBM akan lebih sedikit dibandingkan dengan tidak menaikan harga BBM.

       Memang kenaikan BBM akan memberi dampak bagi berbagai macam aspek perekonomian juga terhadap sembilan bahan pokok dan bahan lainnya. Tapi kenaikan itu akan lebih sedikit dampaknya dibanding andaikata harga BBM itu tidak dinaikan. Karena itu pada kesempatan ini, kepada aparat pemerintahan Provinsi Papua saya berharap untuk ikut memberi sumbangan ketenangan pemikiran kepada masyarakat bahwa dampak kenaikan BBM aka  lebih sedikit dengan tidak menaikan, tutur Gubernur dalam Penyerahan DPA SKPD bertempat di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin.

       Diakui Gubernur, kenaikan BBM memicu pro dan kontra dikalangan masyarakat sehingga jajaran pemda terutama Pemerintah Pusat dalam memahami proses penyusunan anggaran mengalami kesulitan besar. Sementara bagi kita aparat pemerintahan tidak ada pilihan kecuali mentaati keputusan pemerintah didalam rangka kenaikan BBM yang sampai saat ini masih ditunggu.

       Dijelaskan Gubernur, APBN Tahun Anggaran 2012 yang sudah dibahas beberapa waktu lalu sebenarnya mengalami kesulitan besar apabila subsidi terhadap BBM dan listrik tidak dilakukan penyesuaian. Karena itulah pemerintah mengambil jalan pintas dengan menaikan BBM dan tidak mengurangi kegiatan kementrian lembaga ataukah tidak menaikan BBM tetapi anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing kementrian dan lembaga termasuk yang ke daerah itu dipangkas.

        Sementara kita di Papua, mengalami kenaikan sudah merupakan hal yang biasa. Namun hal yang menjadi masalah di Papua bukan karena harga tetapi ketersediaan dari BBM itu sendiri, akibat letak daerah di Papua terpisah-pisah yang menyebabkan pengangkutan BBM ke daerah memerlukan ongkos angkut yang membuat harga BBM menjadi mahal.

        Kemahalan ini sudah dirasakan sangat lama oleh masyarakat. Namun untuk kita pilihannya cuma itu apakah jumlanya tetap dan kalau subsidi tidak disesuaikan maka ada kegiatan dipangkas. Pilihan kedua menaikan BBM tapi kegiatan yang dijalankan tetap. Memang ini adalah pilihan tersulit yang diakui Presiden karena situasi dan kondisi serta dengan kajian dan pertimbangan panjang untuk naikan harga BBM. Tapi kita jajaran Pemerintah apa pun keputusannya harus kita laksanakan karena tidak ada pilihan selain mengikuti, tutupnya.