Pemerintah Provinsi Papua menghimbau pemda kabupaten agar dalam melakukan rekrutmen pengangkatan Kepala Distrik maupun Kampung, hendaknya memperhatikan latar belakang atau disiplin ilmu terkait.

        Menurut Kepala Biro Pemerintahan Kampung Setda Provinsi Papua, Ir. Helly Weror, sebanyak hampir 82 persen perekrutmen Kepala Distrik dan Kampung di Papua bersinggungan dengan kepentingan politik. Oleh karena itu, pelayanan pemerintahan di  tingkat distrik untuk saat ini, lanjut dia, boleh dikatakan dibeberapa tempat tak berjalan sebagaimana mestinya.

        Apalagi di distrik yang memang pemekaran distrik dan kampung hanya didasarkan kepentingan politik. Kan di Papua ini kita menemukan seorang guru diangkat menjadi Kepala Distrik.

       Kemudian ada pegawai kesahatan menjadi Kepala Distrik karena yang bersangkutan kemungkinan tertarik masuk didalam tim sukses dan itu yang sebabkan pemerintahan di Papua, khusus di Kabupaten di distrik dan kampung berjalan namun tidak seutuhnya, tuturnya.

        Menurut dia, saat ini di Provinsi Papua telah memiliki sebanyak 4105 kampung. Oleh karena itu, dalam perekrutan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya tersebut  sebenarnya provinsi mencoba mengambil alih karena kami sadar bahwa perekrutan dari Kepala Distrik dan Kepala Kampung lebih banyak kepentingan politik.

         Kaitannya dengan hal ini, Pemerintah Provinsi Papua menghimbau kedepan kepada kabupaten-kabupaten selain melakukan perekrutan sesuai disiplin ilmu terkait, tetapi juga berupaya menahan laju pertumbuhan distrik dan kampung.

        Dan yang tak kalah penting kita benahi dulu infrastruktur, sumber daya manusia, berpemerintahan yang baik setelah itu kalau mau ditambah silahkan. Ini kan artinya laju pertambahan distrik dan kampung tidak sejalan dengan upaya menyiapkan infrastruktur dan manusianya. Ya itu mungkin satu tantangan besar bagi Pemerintah Provinsi Papua sebab kewenangan itu memang ada di kabupaten. Tapi ini bersifat himbauan ya dan kita hanya berharap agar kedepan perekrutannya bisa melihat dari disiplin ilmu terkait dan bukan Karena kepentingan politik, katanya.