Akhir-akhir ini Indonesia menghadapi tantangan maupun permasalahan yang cukup berat terkait dengan penataan ruang, dimana terjadi penurunan kualitas lingkungan yang sangat signifikan.
Akibatnya terjadi penurunan kualitas lingkungan seperti defisit ekologis di Pulau Jawa dan Bali sebagaimana hasil kajian Direktorat Jenderal (Dirjen) Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum (PU) pada Tahun 2010 Menurut Penjabat Gubernur Provinsi Papua, drh. Constant Karma, hal demikian telah menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam melaksanakan pembangunan dimasa mendatang.
Demikian penegasan Penjabat Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua, Drs. Elia I. Loupatty, MM, disela-sela pembukaan secara resmi peringatan Hari Tata Ruang di Taman Imbi Yos Sudarso, Kamis (8/11) pagi.
Dikatakan Gubernur, tantangan dan permasalahan yang dihadapi di kota – kota besar diluar Papua saat ini telah terjadi di Kota Jayapura, serta beberapa Kabupaten di Provinsi Papua. Antara lain, seperti kemacetan lalu lintas, banjir, polusi udara hingga pencemaran air, kurangnya ruang terbuka hijau (RTH), penggunaan energi yang tidak efisien, persampahan dan permukiman kumuh serta berbagai permasalahan perkotaan lainnya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, pada Tahun 2012 ini pihak pemerintah lebih fokus dalam bidang penataan ruang melalui upaya percepatan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua di Tahun 2012, yang mana dari 29 Kabupaten/Kota sudah ada 9 Kabupaten yang telah memiliki Perda Tata Ruang seperti Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Yahukimo.
“Sementara untuk 20 Kabupaten lainnya masih dalam proses. Dan kita harap sudah bisa terlesesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama,†jelas Constant Karma. Ditambahkan Penjabat Gubernur, program pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang diberikan dalam tahap inisias, akan difokuskan pada 3 perwujudan atribut yakni perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan, perwujudan ruang terbuka hijau 30 persen dan peningkatan peran masyarakat melalui komunitas hijau.
Oleh karena itu, Gubernur meminta bagi Kabupaten yang belum memiliki Perda RTRW agar secepatnya melakukan proses percepatan dengan mengajukan surat permohonan evaluasi gubernur ke Provinsi Papua dengan difasilitasi SKPD Bidang Penataan Ruang Provinsi dan Bappeda Provinsi Papua.