Jayapura ? Sekda Provinsi Papua, Drs. Andi Baso Bassaleng di dampingi Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia (RI) untuk Papua New Guinea (PNG), JRG. Djopari dan Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua, Drs.FX. Suryanto Sri, Kamis (25/08) kemarin, menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Menteri Dalam Negeri PNG bersama rombongan di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa Mendagri menyatakan keinginannya untuk melakukan kerja sama impor beras dan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Papua ke PNG. Hal ini, dipicu oleh tingginya operasional cost atau biaya pengangkutan yang harus dikeluarkan masyarakat dari daerah perbatasan ke Port Moresby saat membeli BBM dan Beras.. Pada kesempatan tersebut, Sekda mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik niat Pemerintah PNG untuk mengadakan kerja sama bilateral antar kedua negara. Terkait dengan adanya permintaan impor beras dari Papua (Merauke) ke PNG, dinilainya tidak akan mempengaruhi stock ketahanan beras di Papua. Karena, Papua selalu mendapatkan tawaran penyupalian beras dari Propinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, adanya tawaran oleh pihak Pemerintah PNG kepada pengusaha Papua untuk melakukan pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Merauke dengan PNG yang direncanakan untuk mengangkut beras dari PNG disambut positif olehnya. ?Hal ini, sangat baik karena Pemerintah PNG konsisten dengan kualitas dan pembiayaan nantinya. Kemudian ini merupakan sinyal baik bagi para pengusaha Papua untuk dapat menunjukan kualitasnya,?ungkap Sekda.. Sedangkan untuk impor BBM ke PNG, lanjut Sekda, harus dibicarakan lebih lanjut kepada Pemerintah Pusat. Sehingga apabila disetujui maka, pihaknya akan meminta kepada Pertamina untuk menambah kuota minyak tanah di Papua. Sementara itu, Mendagri PNG melalui Dubes RI untuk PNG, JRG. Djopari mengatakan tingginya pengeluaran masyarakat perbatasan dalam membeli kebutuhan BBM dan beras menjadi persoalan utama Pemerintah PNG untuk melakukan pembangunan jalan di kawasan perbatasan . Untuk itu, pihaknya berharap agar pembangunan jalan di daerah perbatasan Merauke segera dilaksanakan. Sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk membeli dengan harga yang relatif lebih terjangkau dengan kualitas yang baik. ?Jadi apabila pembangunan jalan di perbatasan telah dilakukan maka masyarakat pasti akan memilih untuk membeli di Merauke dengan harga yang relatif murah dan terjangkau daripada harus beli di Port Moresby dan kembali ke perbatasan dengan mengeluarkan biaya yang cukup tinggi,? akunya.