Provinsi Papua merupakan daerah dengan wilayah perairan yang sangat luas, dengan didukung kekayaan aneka ragam hayati maupun potensi kelautan dan perikanan lainnya yang terkandung di dalam laut. Sayangnya, kekayaan alam ini tak serta merta bisa menarik tenaga kerja untuk mendukung tugas pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja guna mensejahterakan taraf hidup masyarakat Papua. Kaitannya dengan hal itu, Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP meminta instansi terkait untuk memikirkan cara agar kekayaan alam yang melimpah ini bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja, khususnya orang asli Papua.

      Dilain pihak, harus mampu merumuskan langkah-langkah yang tepat dan strategis, dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan guna meningkatkan pendapatan asli daerah bagi provinsi ini. "Untuk itu, saya minta instansi dibidang kelautan dan perikanan agar bisa menterjemahkan instruksi ini. Harus bisa menyerap lapangan kerja dibidang perikanan sebanyak mungkin karena kita punya laut dan perairan yang luas serta didukung kekayaan potensi alam melimpah," imbaunya dalam satu kesempatan, kemarin. Hal serupa juga diintruksikan Gubernur dalam kegiatan Forum Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kelautan dan Perikanan se-Provinsi Papua tahun 2013 beberapa waktu lalu di Timika.

     Gubernur Enembe mengatakan bahwa Forum Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan rutin yang sebelumnya bernama Rapat Kerja Teknis (Rakernis). Tujuan dari pelaksanaan Forum Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain  menyamakan visi, misi dan persepsi dalam  hal perencanaan, pelaksanaaan  pengawasan dan Pertanggungjawaban terhadap jalannya pembangunan  kelautan  dan Perikanan yang berpihak atau berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Disatu sisi, berfungsi merumuskan pemikiran-pemikiran yang komprehensif dan aplikatif dalam hal pengusahaan perikanan secara lestari dan menguntungkan. Kaitannya dengan hal itu, Lukas Enembe menuturkan bahwa sektor Kelautan dan Perikanan masuk dalam bidang pemberdayaan ekonomi Rakyat, sehingga diharapkan melalui pembangunan Kelautan dan Perikanan turut menampung tenaga kerja dalam mengatasi pengangguran disamping meningkatkan pendapatan para nelayan dan pembudidaya ikan sekaligus juga ikut memberikan kontribusi yang besar  dalam perbaikan gizi masyarakat melalui penyediaan protein hewani  asal.

        Untuk itu, sekali lagi saya harapkan melalui sektor kelautan dan perikanan kita dapat tingkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan sehingga dapat memenuhi gizi masayarakat yang hidup di gunung dan di pesisir” jelasnya. Ditempat terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Ir. Astiler Maharadja, yang ditemui wartawan, kemarin, mengatakan pihaknya siap memberi kontribusi maksimal menyikapi instruksi Gubernur terkait penyerapan tenaga kerja di sektor perikanan. Meskipun kini porsi dana pembangunan kelautan dan Perikanan di Provinsi  Papua yang bersumber dari dana Otsus kedepan pengelolaanya adalah 80 : 20, artinya 80 persen di kelola oleh kabupaten/kota sementara 20 persen sisanya oleh provinsi.“Jadi dengan kebijakan pengelolaan anggaran tersebut maka saya harapkan dapat di kelolah dengan baik untuk nelayan dan pembuidaya ikan sehingga apa yang diimpikan oleh Gubernur yakni Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera dapat terwujud” tuturnya.