Pemerintah Provinsi Papua dan manajemen PT. Freeport Indonesia akan kembali melakukan  ertemuan di Nusa Dua Bali. Hal itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekda Papua, Hery Dosinaen, disela-sela acara pembukaan Bimtek Peran Adat Terhadap Penyelanggaraan Pemerintahan Kampung di Hotel Matoa Jayapura, Selasa (8/10).Masih menurutnya, Pertemuan Pemerintah Provinsi Papua dengan manajemen PT. Freeport Indonesia seharusnya sudah dilakukan di Bali dalam bulan ini. Hanya saja, ditunda karena sedang berlangsungnya KTT-APEC di
Bali. 

      Pertemuan Pak Gubernur dengan PT. Freeport ditunda karena kegiatan KTT APEC. Dan akan dijadwalkan ulang pertemuannya,’’ jelasnya. Hery menjelaskan, pertemuan manajemen PT. Freeport Indonesia dengan pemerintah Provinsi Papua aadalah dalam rangka menindaklanjuti 17 tuntutan Pemerintah kepada Freeport pasca pertemuan pertama di Bali beberapa bulan lalu.“Yang mana dari 17 tuntutan pemerintah sudah dikabulkan diantaranya, yakni pengelolaan bandara di Timika sehingga di Timika sudah bisa dimasuki maskapai penerbangan lain, seperti Sriwijaya maupun Lion  Air,” jelasnya. 
Dikatakan, Pemprov Papua juga telah memfinalisasi untuk mendapatkan  saham PT Freeport. “Jadi saham 10.4 persen akan diberikan kepada Pemprov Papua. Dengan demikian jika Papua sudah memiliki saham ini, maka tidak butuh Otonomi khusus. 

       Karena dana ini besar sekali, tuturnya.Dilain pihak, Pemprov Papua juga sudah mendapatkan Blok B, yakni dimana kandungan emasnya terbesar di dunia itu diserahkan kepada Pemprov Papua. “Namun harus dicari investor yang mampu dan setara dengan Freeport. Ini sungguh luar biasa. Jadi dari sekian item semuanya sebagian besar sudah disepakati. Dan saat ini tinggal dua persoalan yang sangat rumit yakni pemindahan kantor Freeport dan pembangunan smalther atau pemurnian dalam negeri yang rencananya akan diminta bangun di Papua,” akunya.