Provinsi Papua memiliki potensi yang melimpah, baik dari segi kekayaan sumber daya alam maupun keragaman budaya. Hanya saja potensi yang besar ini belum terkelola secara optimal pemanfaatannya, karena masih rendahnya SDM serta terbatasnya ketersediaan akses atau infrastruktur yang memadai. Dilatarbelakangi masalah tersebut, Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kualitas Aparatur Pengelola Kerjasama Luar Negeri, bertempat di Hotel Horison Jayapura, Rabu (9/10). Gubernur Papua dalam sambutannya yang dibacakan Kepala BPKLN Provinsi Papua Suzana Wanggai, menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan salah

satu momentum penting dan strategis dalam mengatasi hambatan maupun peluang yang dihadapi masing-masing daerah guna mengembangkan kerjasama teknis luar negeri sesuai dengan prosedur maupun kepentingan nasional dan daerah.

      Oleh karena itu, melalui kegiatan ini saya harapkan supaya aparatur pemda di Papua akan dapat memahami bagaimana merancang kerjasama teknis internasional dengan negara-negara sahabat”. “Dengan begitu, kita kedepan dapat membuat suatu perjanjian kesepahaman dengan pihak luar negeri disertai langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga diharapkan kedepan akan tercipta kerjasama dengan pihak luar negeri yang lebih harmonis dan saling menguntungkan,”harapnya. Dikatakan, kerjasama pemda dengan berbagai pihak di luar negeri merupakan salah satu cara yang memiliki potensi besar dalam membantu meningkatkan laju pembangunan di daerah, yang mana kerjasama teknis sebagai salah satu bentuk upaya yang dapat dimanfaatkan secara optimal guna memberdayakan potensi sumber daya alam Papua. Sebab dengan begitu, kita akan dapat meningkatkan sumber daya manusia

melalui berbagai program kerjasamaseperti pelatihan, pemagangan,pertukaran tenaga ahli, program beasiswa dan kerjasama kota/provinsi kembar.

        Sementara itu, pengesahan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemda dalam kaitan ini telah memberi kesempatan yang begitu luas kepada daerah dalam memajukan kerjasama luar negeri dengan berbagai pihak asing,yang tetap berpedoman pada koridor kepentingan nasional RI maupun peraturan undangan yang berlaku. Provinsi Papua berdasarkan UU Ostus No 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi provinsi Papua disebutkan juga dapat melakukan hubungan kerjasama luar negeri dan membuat perjanjian internasional, namun tentunya untuk pelaksanannya diperlukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat. “Ini artinya bahwa perkembangan hubungan internasional saat ini memang menuntut kita untuk memajukan kerjasama luar nergi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan nasional,”

ungkapnya. 

        Untuk itu, tambah Gubernur, dengan melakukan kerjasama teknis ini diharapkan akan mendorong peningkatan arus masuknya investasi luar negeri ke dalam negeri yang dengan sendirinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi supaya membuka lapangan kerja baru dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebab banyak manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama tersebut, tetapi sekali lagi potensinya masih banyak belum didayagunakan. “Karena itu, pada kesempatan ini, saya harapkan kegiatan Bimtek peningkatan kualitas aparatur pengelola kerjasama luar negeri ini, agar dapat digelar tidak hanya sekali ini saja tetapi saya berpesan kegiatan ini harus terus ditindaklanjuti dengan melakukan pelatihan pemahaman persepsi dan pengetahuan yang komprehensif. Sehingga tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana sebagaimana yang  diharapkan,”tutupnya.

        Sekedar diketahui, kegiatan Bimtek Peningkatan Kualitas Aparatur Pengelola Kerjasama Luar Negeri yang dibuka oleh Kepala BPKLN Provinsi Papua Suzana Wanggai mewakili Gubernur Papua tersebut, digelar selama 3 hari (8-10 Oktober 2013). Kegiatan yang dihadiri sebanyak 60 peserta dari instansi lingkungan pemerintah kabupaten/kota serta SKPD teknis membidangi hubungan kerja sama luar negeri itu, antara lain bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman daerah mengenai prosedur maupun mekanisme kerja sama luar negeri. Selain itu, bertujuan menginventarisasi dan mengidentifikasi kapasitas serta kebutuhan daerah dalam bidang kerja sama teknik yang dapat dipergunakan untuk mempromosikan kapasitas daerah dalam bidang kerja sama teknik kepada negara-negara sahabat.