Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal meminta agar para anggota Panwaslu kabupaten/kota untuk dapat bekerja secara maksimal dalam mengawasi Pemilu legislatif dan Presiden, sehingga seluruh tahapan maupun proses pemilihannya dapat berjalan dengan baik dan berkualitasHal demikian sebagaimana penegasan Wagub Papua, usai menyaksikan pelantikan 85 anggota pengawas pemilihan umum (Panwaslu) di 29 kabupaten/kota se Papua, bertempat di Hotel Aston Jayapura, Senin (28/10).

          Jadi, ini harapan kami semua karena pesta demokrasi benar-benar pesta yang identik dengan perasaan sukacita. Bagaimana semua ini bisa terjadi, disinilah peran pihak penyelenggara tetapi juga pengawas Pemilu tak kalah penting untuk kemudian bersatu mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil di Papua," tutur Klemen Tinal. Pada kesenpatan itu, Ketua Bawaslu Robert Y. Horik mengatakan dalam catatan Bawaslu, ada 23 kasus yang saat ditangani dan hampir keseluruhannya dapat terselesaikan. Selanjutnya pada 23 Oktober 2013 terjadi penetapan daftar pemilih oleh KPU, dimanaada  hampir tiga juta lebih pemilih dan kemudian hal ini memunculkan sejumlah persoalan.  Tapi untuk hal ini saya memaklumi karena teman-teman di kabupaten/kota belum maksimal dalam bekerja, khusus didalam lembaga pengawasan, sehingga kemudian ada banyak temuan-temuan termasuk daftar agregat pemilih tingkat kecamatan (DAk2) dimana DPT lebih besar dari DAK2. Dan memang ini jelas menjadi persoalan," tukasnya.

        Masalah lain, tambahnya, adalah belum ditetapkannya DPT kabupaten Nduga sehingga berpengaruh kepada tahapan maupun proses Pemilukada itu sendiri. Sehingga kemungkinan pada 1 November mendatang baru akan ditetapkan secara Nasional.  Ya memang ini jelas menjadai tanggung jawab kita semua untuk mengawasi. Tapi masalah ini kita harapkan bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama,"harapnya. Dalam kesempatan itu, usai melantik para Anggota Panwaslu Kabupaten Kota, Robert Y. Horik berpesan kepada para anggota Panwas agar tak takut dan ragu dalam mengawasi tahapan Pemilu tersebut. "Intinya kita bekerja sesuai dengan sumpah janji dan fakta integritas kita. Saya ingatkan bahwa fakta intregitas menuntut kita menaati rambu-rambu aturan yang sudah ada supaya kita bisa bekerja. Ini rambu-rambu dan pagar yang memagari kita didalam kita bekerja agar kita independent sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan utamanya tidak memihak," tutupnya.