Perusahaan yang memanfaatkan hasil hutan di tanah Papua harus bisa merealisasikan keinginan masyarakat dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan. Sebab, kesejahteraan inilah yang akan menjadi tolak ukur keberadaan perusahaan di tengah-tengah masyarakat. Demikian penegasan Gubernur Papua Lukas Enembe, usai membuka acara dialog investasi dan temu usaha sektor terpadu se Provinsi Papua di Hotel Aston Jayapura, Selasa, (29/10).

         Dia mengatakan, investor yang mau melakukan investasi di tanah Papua harus juga perpihak kepada masyarakat. "Jangan hanya mau bawa keluar hasil-hasil sumber daya alam Papua, tapi bagaimana bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di kampung-kampung," jelasnya. Gubernur mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua saat ini sedang melakukan peninjauan kembali atas ijin-ijin investasi di tanah Papua yang dikeluarkan Penjabat Gubernur sebelumnya. Dimana, ada sekitar 34 ijin investasi yang rencananya akan dicabut, sebab tidak memberikan dampak kepada masyarakat Papua.

     Dan ijin-ijin tersebut antara lain, dikeluarkan di dinas kehutanan dan Dinas Pertambangan," tuturnya. Dikatakan Gubernur, ijin yang akan kita keluarkan harus memiliki tanggung jawab moral untuk mensejahterakan masyarakat di Papua. Oleh

karena itu, Lukas Enembe juga meminta agar masyatakat menghindari konflik dan berpikir strategis agar keberadaan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah. "Ini penting sebab perusahaan yang ingin berinvestasi di Papua nantinya harus bisa membuat rakyat Papua menjadi sejahtera, bukan membuat rakyatnya miskin diatas tanahnya sendiri. Ini yang perlu disadari oleh kita semua," jelas mantan Bupati Puncak Jaya itu.